Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi total belanja negara, melainkan untuk melakukan refocusing pada pos-pos tertentu. 

Meskipun demikian, pihaknya berkomitmen untuk memantau dan memonitor kecepatan serta realisasi belanja daerah pasca kebijakan efisiensi anggaran, guna meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian. 

 "Jadi, nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini (aktivitas belanja daerah). Tapi, kami terus melakukan monitoring dari langkah-langkah ini. Terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya," tambah Sri Mulyani. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menekankan bahwa tujuan utama dari efisiensi adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi. 

"Sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan. Karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. 

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun. Kemudian, pemerintah melakukan rekonstruksi atas anggaran yang efisiensi. 

Ada sejumlah kementerian hingga lembaga yang jumlah efisiensinya berubah lebih sedikit sejak rekonstruksi, namun ada pula yang tetap.(*)