TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Alasan DPRD Sulsel memutuskan tidak menganggarkan program makan siang gratis dalam APBD 2025.

Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi beralasan APBD pokok 2025 terlanjut sudah disepakati oleh DPRD Sulsel bersama Pemprov Sulsel.

Besarannya Rp 9,378 triliun. 

Cicu, sapaan, beralasan, perlu sinkronisasi dan penyesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar program ini dapat diakomodasi.

Dari jumlah tersebut, anggaran belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 9,214 triliun, sementara pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp 164 miliar. 

Kesepakatan ini diumumkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (20/9/2025).

Namun, program MKG belum tercantum dalam anggaran tersebut.

Menanggapi hal ini, Cicu memastikan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan, dan upaya untuk memasukkan program ini ke dalam APBD Perubahan terus diupayakan.

“Ada beberapa hal terkait kebijakan pemerintah pusat yang perlu masuk dalam APBD 2025. Karena pemerintahan (Pemprov Sulsel) sedang dalam masa transisi, maka beberapa kebijakan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu disinkronisasikan terlebih dahulu,” jelas Cicu di kantor DPRD Sulsel.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, sebelumnya telah mengusulkan agar program MKG dapat diakomodasi. 

Usulan ini disampaikan langsung Prof Fadjry saat kunjungan perdananya ke Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (20/1/2025) sore.

Menurut Cicu, kunjungan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif di masa transisi pemerintahan.

"Kehadiran Pj Gubernur menjadi kesempatan membangun komunikasi yang lebih baik, terutama dalam mengawal program-program strategis seperti MBG," katanya.

Lebih lanjut, Cicu menegaskan bahwa DPRD Sulsel siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang relevan dengan kebutuhan daerah. 

Namun, proses penyesuaian terhadap perencanaan dan anggaran daerah tetap harus dilakukan.