TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp2,3 triliun yang dicanangkan di era Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menuai kritikan. 

Kritikan itu dilayangkan Komisi D DPRD Sulsel dalam rapat bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Senin (11/8/2025).

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Sulsel tersebut membahas program lima paket fisik preservasi jalan tahun 2025 dengan skema multiyears.

Pasalnya, lima paket proyek multiyears preservasi jalan dengan anggaran mencapai Rp2,45 triliun dari APBD Sulsel tersebut sama sekali tidak menyentuh wilayah Luwu Raya.

Bahkan, Kabupaten Toraja Utara sama sekali tidak kebagian program tersebut.

Sementara itu, daerah yang mendapat kucuran anggaran terbagi dalam lima paket pekerjaan.

Paket 1 mencakup perbaikan ruas di Kota Makassar, Gowa, Sinjai, dan Bulukumba dengan anggaran Rp539,25 miliar. 

Baca juga: Jalan di Sejumlah Pasar Kota Watampone Rusak Parah, Warga Sentil Pemkab

Paket 2 menggarap ruas di Gowa, Makassar, Takalar, dan Jeneponto senilai Rp292,43 miliar. 

Paket 3 mencakup wilayah Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru, dan Tana Toraja dengan anggaran Rp528,94 miliar. 

Paket 4 meliputi Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone dengan anggaran Rp681,75 miliar. 

Terakhir, paket 5 menangani ruas di Bone, Soppeng, Pangkep, dan Barru senilai Rp417,70 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

“Saya melihat ini tidak adil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada delapan daerah yang sama sekali tidak mendapat bagian," kata Kadir Halid. 

Termasuk seluruh Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Maros, juga tidak mendapat bantuan.

Kadir menilai, jika berbicara soal pemerataan, maka seluruh daerah seharusnya mendapat bagian.