Pilkada 2024

Blak-blakan Politik Uang di Pilkada 2024, Cak Imin: Rp300 Ribu Diterima Kalau Rp100 ribu Enggak

Editor: Alfian
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

TRIBUN-TIMUR.COM - Betulkah politik uang tetap terjadi di Pilkada 2024?

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membenarkan argumen tersebut.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyoroti fenomena politik uang dalam Pilkada Serentak 2024. 

 Dalam sambutannya di Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, ia menyebut praktik ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi yang sehat.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengungkapkan ihwal berdasarkan survei yang diterimanya, satu suara pemilih dihargai minimal Rp300 ribu. 

“Hasil survei (mengungkap), pakai uang itu minimal Rp300 ribu baru bisa diterima. Kalau cuman Rp100 ribu enggak akan diterima oleh rakyat,” ujar Cak Imin, Sabtu (30/11/2024).

Foto ilustrasi (tidak ada kaitan dengan naskah berita). Sejumlah warga memasang spanduk yang bertuliskan "Di Sini Menerima Serangan Fajar" di Kampung Tanjung Sari I RT 3 RW 14, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/4/2014). Spanduk ini menjadi bentuk sindiran warga terhadap calon legislatif yang suka melakukan politik uang jelang pemungutan suara. (Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan)

Ia lantas menyinggung kader PKB, yakni Abdul Wahid, yang berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Riau 2024 tanpa mengeluarkan uang. 

Menurut Cak Imin, Wahid berhasil menang hanya dengan dua modal, yakni otak dan data.

"Karena tahu itu, Pak Wahid daripada keluar Rp300 ribu per suara lebih baik tidak usah keluar karena memang enggak ada," katanya.

Lebih lanjut, Cak Imin berpesan agar kader PKB lain yang gagal memenangkan kontestasi Pilkada 2024 tidak perlu khawatir. Sebab, uang bukanlah segala-galanya bagi kader PKB untuk mencapai tujuan perjuangan politik.(*)

 

 

Berita Terkini