Pilwali Makassar

Kader Partai Demokrat Total Menangkan Appi-Aliyah di Pilwali Makassar

Penulis: Erlan Saputra
Editor: Saldy Irawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Konsolidasi Partai Demokrat di M-Regency Hotel, Jl. Daeng Tompo, Kecamatan Ujung Pandang, Senin (18/11/2024) siang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrat semakin solid dalam menggalang dukungan untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah).

Hal itu terlihat dalam konsolidasi yang digelar di M-Regency Hotel, Jl. Daeng Tompo, Kecamatan Ujung Pandang, Senin (18/11/2024) siang.

Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah, Ketua Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) dan sekretarisnya Fatma Wahyuddin hadir dalam konsolidasi.

Di samping itu, pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) juga turut hadir.

Dalam kesempatannya, ARA mengaku partainya bergerak total menangkan pasangan nomor urut 01 itu.

Bahkan, seluruh kader Demokrat di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan telah bersatu untuk mengawal kemenangan Appi-Aliyah. 

Ia menekankan semua kader dibekali untuk bekerja dengan strategi yang terukur, soliditas internal.

Dan terpenting adalah komitmen untuk memastikan suara rakyat tidak terganggu oleh intimidasi atau tekanan pihak tertentu.

Kader Demokrat Makassar telah dibekali cara-cara berkampanye yang benar dan bagaimana menghadapi tekanan-tekanan dari kelompok atau oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab atau yang ingin merusak proses pilkada dengam pemaksaan dan tekanan," kata ARA.

Mantan Wakil Ketua DPRD Makassar itu juga menegaskan bahwa partai telah memetakan strategi jitu untuk memastikan kemenangan Appi-Aliyah. 

Salah satu fokus utama adalah memperkuat basis suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024 dan memastikan tidak ada celah untuk kekalahan.

“Saya tidak mau mendengar ada TPS basis Demokrat kalah. Semua kader harus bekerja maksimal. Ini bukan hanya tentang politik, tapi tentang menjaga amanah rakyat,” tegas ARA.

ARA juga mengingatkan kader untuk tetap waspada terhadap tekanan maupun intervensi pihak yang ingin merusak proses demokrasi. 

Ia mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat sanksi pidana bagi siapa saja yang menggunakan institusi atau jabatan untuk memengaruhi proses pilkada.

“Kami tidak takut menghadapi tekanan. Siapapun yang melanggar aturan, apalagi mengatasnamakan institusi, akan kami laporkan dan tindak sesuai hukum,” tambahnya.

Halaman
12

Berita Terkini