"Itu-mi kasi berat Enrekang karena semua menuntut baru dana transfer masuk tidak cukup," ujar legislator Demokrat ini.

Baca juga: 1 Tahun Jadi Pj Bupati, H Baba Kembali ke Posisi Sekda Enrekang Sulsel

Enrekang Umar menuturkan, memang ada evaluasi dari masing-masing partai parlemen terkait kinerja Pj Bupati Enrekang. 

"Kalau dari kami, hasil evaluasi memang ada beberapa persoalan yang belum terselesaikan," jelasnya.

Menurut Umar, Pj Bupati Enrekang dianggap tak mampu menyelesaikan persoalan tata kelola keuangan Pemkab Enrekang.

"Perlu ada penataan ulang sehingga hak-hak keuangan, hak-hak ASN itu bisa dipenuhi. Contohnya TPP ASN inikan sesuai dengan di APBD inikan 6 bulan tapi yang baru terbayar ini 2 bulan," ungkapnya.

"Sampai hari ini belum terbayar BPJS itu kepala desa dan aparatnya di tahun 2023 ini sampai sekarang, hampir 1 tahun," tambahnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz