TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto akan mengumumkan kabinetnya, Ahad atau Minggu (20/10/2024) malam ini.

Pengumuman tersebut dilakukan langsung setelah Prabowo dilantik sebagai presiden pada hari yang sama.

 “Rencananya begitu,” ucap Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (16/10/2024).

Prabowo telah memanggil 8 putra/putri Sulsel sebagai calon menteri dan wakil menteri.

Mereka adalah petahana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, petahana Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, mantan Wakil Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Anggota DPR RI dari Partai Golkar Meutya Viada Hafid, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, politikus PKB Abdul Kadir Karding, dan Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan sekaligus mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Pengacara, Otto Hasibuan juga mengatakan jika pengumuman kabinet pada malam ini.

"(Tanggal) 20 (Oktober) pengumuman (kabinet), 21 pelantikan," kata Otto usai mengikuti Hambalang Retreat pada Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Otto mengatakan, Prabowo berencana menggelar rapat kabinet pertama pada 22 Oktober. Pada 23 Oktober, rombongan kabinet akan berangkat ke Magelang.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan pada tahun 1945 hingga pada saat ini, di Indonesia sudah ada 41 kabinet pemerintahan dalam 5 fase utama perkembangan demokrasi, termasuk di antaranya Kabinet Darurat dan Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca juga: 2 Alumni UMI Makassar Masuk Radar Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Adik Ipar Haji Isam

Dua puluh satu dari 41 kabinet pemerintahan itu diisi putra Sulsel.

Ada 27 putra/putri Sulsel pernah jabat menteri/wakil menteri/pejabat setingkat menteri.

Namun, dalam kurun waktu 17 tahun dengan 20 kabinet pemerintahan, tak ada sama sekali "perwakilan" dari Sulsel.

Itu terjadi pada Kabinet Presidensial (2 September 1945 - 14 November 1945) yang dipimpin Presiden Soekarno; Kabinet Sjahrir I (14 November 1945 - 12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946), Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947) yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947 - 11 November 1947), Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 - 29 Januari 1948) yang dipimpin Perdana Menteri Amir Sjarifuddin.

Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949) yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Hatta; Kabinet Darurat (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) yang dipimpin Ketua PDRI S. Prawiranegara.

Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949), Kabinet Republik Indonesia Serikat (20 Desember 1949 - 6 September 1950) yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Kabinet Susanto (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) yang dipimpin Pjs Perdana Menteri Susanto Tirtoprodjo; Kabinet Halim (21 Januari 1950 - 6 September 1950) yang dipimpin Perdana Menteri Abdul Halim; Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951) yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Natsir.

Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951 - 3 April 1952) yang dipimpin Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo; Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953) yang dipimpin Perdana Menteri Wilopo; Kabinet Ali Kabinet Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) yang dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Kabinet Burhanuddin Harahap (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) yang dipimpin Perdana Menteri Burhanuddin Harahap; Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 - 9 April 1957) yang dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959) yang dipimpin Perdana Menteri Djuanda; Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 - 18 Februari 1960) dan Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 - 6 Maret 1962) yang dipimpin Perdana Menteri Soekarno.

Putra Sulsel baru ada di Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 - 13 November 1963) di Era Demokrasi Terpimpin, yang dipimpin Soekarno sebagai perdana menteri.

Pertama dari Sulsel

Sosok putra Sulsel pertama kali masuk kabinet adalah Mursalin Daeng Mamangung, perwira tinggi TNI AL dengan pangkat terakhir Laksamana Madya (Laksdya) atau jenderal bintang 3.

Mursalin Daeng Mamangung lahir di Selayar, 20 November 1922.

Beliau masuk di kabinet dengan jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).

Mursalin kembali menjadi satu-satunya putra Sulsel dalam Kabinet Kerja IV (13 November 1963 - 27 Agustus 1964).

Pada kabinet selanjutnya, Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 - 22 Februari 1966) yang masih dipimpin Perdana Menteri Soekarno, jumlah putra Sulsel masuk dalam kabinet akhirnya bertambah menjadi 2.

Selain Mursalin, ada M Jusuf atau Andi Muhammad Jusuf Amir sebagai Menteri Perindustrian Ringan.

Mereka berdua bersama-sama hingga pada Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966 - 28 Maret 1966) dan Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966 - 25 Juli 1966).

Saat Soekarno diganti sebagai Presiden RI oleh Soeharto, nama kabinet kemudian berubah menjadi Ampera.

Namun, pada Kabinet Ampera I (25 Juli 1966 - 17 Oktober 1967) dan Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 - 6 Juni 1968), hanya M Jusuf seorang diri menteri dari Sulsel.

Fase perkembangan demokrasi kemudian berubah ke era Orde Baru.

Nama kabinet di bawah Soeharto juga berubah ke Kabinet Pembangunan.

Pada Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 - 28 Maret 1973), Mursalin diangkat menjabat Menteri Tenaga Kerja, M Jusuf Menteri Perindustrian.

Karier Mursalin sebagai menteri hanya sampai pada Kabinet Pembangunan I.

Sementara M Jusuf masih menduduki jabatan menteri pada Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978), Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978 - 19 Maret 1983) sebagai Menhankam dan Panglima ABRI sekaligus menyandang pangkat Jenderal TNI.

Pada Kabinet Pembangunan III, Soeharto mulai mengangkat teknokrat pesawat kelahiran Parepare, 25 Juni 1936, Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi RI.

Karier M Jusuf sebagai menteri juga berakhir pada Kabinet Pembangunan III.

Lalu, Soeharto mengangkat Jusuf lainnya dari Sulsel sebagai menteri hingga Wakil Presiden RI, yaitu Jusuf Habibie.

Jusuf Habibie seorang diri menteri dari Sulsel pada Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 - 23 Maret 1988), Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 - 17 Maret 1993), dan Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 - 14 Maret 1998).

Pada Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998), Jusuf Habibie tak lagi jabat menteri sebab pada saat itu dia diangkat menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto.

Soeharto dan Jusuf Habibie mengangkat 2 putra Sulsel jadi menteri, Tanri Abeng sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN dan Quraish Shihab sebagai Menteri Agama.

Soeharto kemudian lengser setelah 32 tahun berkuasa. 

Fase perkembangan demokrasi Indonesia masuk ke era Reformasi.

BJ Habibie jadi Presiden RI ke-3, jumlah menteri dari Sulsel bertambah jadi 3.

Pada Kabinet Reformasi Pembangunan (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) yang dipimpin Habibie, putra Sulsel jadi menteri, yakni Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan, Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelola BUMN, dan A Muhammad Ghalib sebagai Jaksa Agung.

Era Gus Dur - SBY

Sejarah mencatat, pada era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4, pada Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999 - 9 Agustus 2001), jumlah menteri dari Sulsel ada 6, walau masa jabatan Gus Dur tak sampai 2 tahun.

Mereka adalah Basri Hasanuddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Alwi Shihab sebagai Menteri Luar Negeri, Erna Witoelar sebagai Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah/Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Ryaas Rasyid sebagai Menteri Negara Otonomi Daerah/Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Baharuddin Lopa sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia/Jaksa Agung.

Namun, saat Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI ke-5, jumlah putra Sulsel menjabat menteri hanya 1, Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001 - 20 Oktober 2004).

Saat Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 20 Oktober 2009), putra Sulsel jadi menteri ada 3.

Mereka adalah Alwi Shihab sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hamid Awaluddin dan Andi Mattalatta sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014), di bawah pemerintahan. SBY dan Boediono, jumlah putra/putri Sulsel jadi menteri kembali bertambah banyak.

Ada 6 jadi menteri, yakni Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  Syariefuddin Hasan sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM, Andi Alfian Mallarangeng sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Nafsiah Walinono Mboi sebagai Menteri Kesehatan,  Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dan Nasaruddin Umar sebagai Wakil Menteri Agama.

Pada Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 - 20 Oktober 2019), di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, jumlah putra Sulsel jabat menteri kembali jadi 3.

Mereka adalah Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, dan Syafruddin Kambo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terakhir, ada 4 putra Sulsel jabat menteri dan setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019 - sekarang), yakni Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM,  Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, dan Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri.(*)