Minim oposisi di pemerintahan Prabowo bisa berdampak fatal.

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengomentari minimnya partisipasi oposisi di pemerintahan mendatang.

Saat ini, baru NasDem yang menentukan sikap tak masuk kabinet pemerintahan Prabowo.

Sementara PDIP belum tentukan sikap. 

Beberapa parpol parlemen lainnya mendukung pemerintahan Prabowo mendatang. 

"Bahaya banget, demokrasi kalau nggak ada oposisi menurut saya bukan demokrasi tapi otokrasi," kata Bivitri kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (5/10/2024). 

Karena menurut Bivitri tidak akan ada pengawasan terhadap pemerintahan. 

"Jadi ini kabar yang sangat sangat buruk," terangnya. 

Bivitri mengatakan pada pemerintahan sebelumnya ada partai oposisi. Banyak perundang-undangan yang tak berpihak rakyat diloloskan. 

"Dulu masih ada (oposisi) Demokrat sama PKS itu aja dilibas terus. Buat Cipta Kerja lewat, mau bikin UU Minerba lewat. Apalagi kalau nggak ada (oposisi), jadi perdebatan bahkan nggak akan ada," terangnya. 

 Dia juga menyoroti gemuknya kabinet pemerintah Prabowo.

Hal ini dinilainya bakal menimbulkan permasalahan. 

"Menurut saya nggak bagus (kabinet gemuk) karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri," kata Bivitri. 

Ia menerangkan bakal terjadi banyak permasalahan dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan. 

"Jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah. Jadi lebih banyak masalah, itu yang akan timbul," terangnya.