Anggota DPRD Sulsel terpilih ini juga menyoroti sarana dan prasarana latihan yang tidak memadai.

Akibatnya, para atlet tidak dapat berlatih secara maksimal. 

Hal ini diperparah dengan dukungan dana yang sangat minim serta perhatian pemerintah kurang terhadap perkembangan olahraga di Sulsel.

“Saat SYL (Syahrul Yasin Limpo) menjabat sebagai gubernur, anggaran hibah KONI untuk PON XIX di Jabar 2016 mencapai Rp68 miliar. PON XX sebesar Rp30 miliar, dan PON XXI kali ini hanya 17,5 miliar. Bagaimana kita bisa dipaksa sukses jika anggaran tidak mendukung?” tambah Yasir.

Yasir juga menyoroti perubahan kebijakan pengelolaan anggaran olahraga prestasi. 

Awalnya dikelola oleh KONI dalam bentuk hibah, kini diambil alih oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel. 

Ia meminta porsi anggaran dikembalikan ke KONI  sebagai adhoc pemerintah di bidang olahraga untuk urusi prestasi atlet.

"Kami terkendala dengan kebijakan yang ada di Dispora karena beberapa item kegiatan yang lebih terjangkau jika dikelola oleh KONI, justru menjadi mahal ketika dikelola oleh Dispora,” lanjutnya.

Selain itu, Yasir mengeluhkaN anggaran sebesar 14 miliar yang diajukan KONI hilang dalam pengelolaan oleh Dispora. 

Beberapa item penting seperti biaya angkutan peralatan, biaya protes, biaya operasional lapangan saat atlet bertanding, dan bonus langsung tidak dianggarkan oleh Dispora.

Yasir menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pembinaan jangka panjang untuk menciptakan atlet berprestasi.

Caranya melalui pelatihan yang sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan sport science serta teknologi olahraga.

Pihaknya pun berjanji akan mengevaluasi kegagalan Sulsel di PON bersama cabor dan pemerintah.

Perbaikan tata kelola olahraga ke depan akan dilakukan demi hadapi PON XXII Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2028.

"Rapat pleno dan rapat kerja provinsi tahun 2024 akan menjadi momen penting untuk mengevaluasi program olahraga ke depan,” pungkasnya. (*)