TRIBUN-TIMUR.COM - Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut tak cocok jadi menteri diera pemerintahan Prabowo - Gibran.

Artinya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpotensi masih jabat Kapolri era pemerintahan Prabowo - Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.

Potensi  Jenderal Listyo Sigit Prabowo jadi menteri atau pejabat lembaga lain kecil, jika Prabowo menerima usulan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.

Haidar Alwi berharap Prabowo mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dibanding dijadikan menteri atau kepala lembaga lainnya.

 Ia pun menyampaikan alasannya, berharap Prabowo pertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Satu diantaranya, masa jabatan Jenderal Listyo di kepolisian masih tersisa tiga tahun.

"Selain usia kerja yang masih panjang sampai 2027, kapasitas dan kapabilitas Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri lebih dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya," kata R Haidar Alwi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Kamis (12/9/2024).

Sebab, katanya hanya beberapa pekan setelah dilantik, pemerintahan Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada agenda besar pilkada serentak 2024.

Dalam pesta demokrasi ini, Polri memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan pilkada serentak berjalan aman dan damai.

Saat pilpres dan pileg pada Februari lalu, peran Polri dinilai sudah optimal.

Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibanding pemilu sebelumnya.

Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada pilkada serentak November mendatang.

"Pergantian pucuk pimpinan dikhawatirkan berdampak pada internal Polri dan sinergitas dengan lembaga lain sehingga memengaruhi keamanan dan ketertiban di masyarakat," kata dia.

"Sementara pemerintahan yang baru membutuhkan stabilitas mengingat tantangan di tahun politik tidaklah mudah," jelas R Haidar Alwi.

Menurut R Haidar Alwi, kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari aspek menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sudah sangat baik.