Baca tanpa iklan
Laporan jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama
JENEPONTO, TRIBUN-TIMUR.COM - Minimnya jumlah mobil pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengundang rasa prihatin dari publik.
Armada Damkar Jeneponto saat ini hanya 3 unit dan layak operasi.
"Memprihatinkan, kalau kita persentase jumlah damkar cuma 20 persen untuk melayani 11 kecamatan," kata seorang warga, Supriadi Tompo, Jumat (13/9/2024).
Supriadi menilai, perhatian pemerintah daerah tehadap Dinas Damkar sangat minim.
Apalagi problem tersebut telah berlangsung lama.
"Boleh saya katakan Pemda Jeneponto kurang perhatian terhadap Damkar. Saya tidak bisa mengatakan tidak becus," ujarnya.
Luas wilayah Jeneponto mencapai 749,79 kilometer persegi yang meliputi 113 kelurahan/desa.
Mestinya, kata dia, setiap kecamatan memiliki satu unit mobil damkar.
Baca juga: Empat Rumah di Kassi Jeneponto Sulsel Terbakar, 3 Motor Ikut Hangus
"Harusnya pemerintah disini membuat satu posko (Damkar) di setiap kecamatan, mestinya minimal armada damkar di Jeneponto 11 (unit)," ucapnya.
Pengadaan posko damkar dapat dicontoh dengan adanya kantor Polsek di masing-masing kecamatan.
Posko damkar akan menunjang kondisi darurat untuk menghadapi si jago merah atau peristiwa kebakaran.
"Kenapa di setiap kecamatan ada kantor Polsek, karena untuk mengantisipasi kekacauan, kenapa damkar tidak, ia kan, itu salah satu keamanan juga," katanya.
Olehnya itu, pemerintah daerah diminta bersinergi dengan seluruh perusahaan BUMN yang ada di Jeneponto.
• Cerita Saksi Kebakaran di Tamarunang Jeneponto Sulsel, 3 Rumah Hangus Tak Bersisa
Minimal dapat menyumbang satu mobil damkar setiap perusahaan.
"Supaya armada damkar bertambah pihak pemerintah mengusulkan DPRD, nanti DPRD yang membahas. Kedua, di Jeneponto kita ketahui ada beberapa perusahaan, PLTU, PLTB kemudian Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI ini kan banyak," kata Supriadi.
"Ketika itu bisa menyumbang satu mobil satu instansi bagaimana Jeneponto, kalau dianggap pendapatan daerah kurang carikan solusi bagaimana supaya itu terpenuhi agar masyarakat Jeneponto tidak banyak menjadi korban," sambungnya mengatakan.
Supriadi meminta agar Pemkab Jeneponto menjadikan pengadaan mobil damkar sebagai program prioritas di masa sekarang dan tahun depan.
"Ya mudah-mudahan pihak pemerintahyang sekarang Pj Bupati bisa memperhatikan dan mengusulkan di tahun 2024-2025," tandasnya.(*)