TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan predikat "Informatif" pada Anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) tahun 2024.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Poltekpar Makassar dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menparekraf/Kabaparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, bersama Ketua Komisi Informasi Publik (KIP), Donny Yoesgiantoro, kepada Direktur Poltekpar Makassar, Dr. Herry Rachmat Widjaja, MM.Par., CHE., di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/9/2024).
Sandiaga dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras seluruh pihak terkait dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkelanjutan di lingkungan Kemenparekraf.
“Upaya keras kita meraih predikat badan publik informatif akan terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan. Seluruh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) harus bersinergi untuk memajukan Indonesia, khususnya dalam pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Sandiaga.
Direktur Poltekpar Makassar, Dr. Herry Rachmat Widjaja, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Dengan skor 92,75, Poltekpar Makassar berhasil mempertahankan predikat informatif.
“Alhamdulillah, predikat ini adalah hasil kerja keras seluruh civitas akademika Poltekpar Makassar. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik demi tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Herry.
Penghargaan ini menjadi kali kedua berturut-turut bagi Poltekpar Makassar, setelah sebelumnya juga meraih predikat yang sama pada 2023. Ini menunjukkan dedikasi institusi tersebut dalam memberikan pelayanan publik yang terbuka dan transparan bagi masyarakat.
Acara penyerahan penghargaan ini digelar bersamaan dengan "Forum Keterbukaan Informasi Publik" yang dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II, Direktur Poltekpar, serta 50 atasan PPID dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya.