TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASAR - Pemerintah daerah diharapakan melakukan percepatan transformasi digital. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan KemenPANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana se Indonesia Timur. 

Kegiatan ini diikuti oleh 17 provinsi lingkup Indonesia Timur, berpusat di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar secara luring dan via zoom meeting atau online.

Penggunaan digitalisasi dalam pemerintahan erat kaitannya dengan pencapaian target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Ia menilai perlu ada pendekatan khusus untuk wilayah Timur Indonesia agar capaian RB, Sakip, dan SPBE bisa lebih meningkat. 

Setidaknya, ada tiga hal penting yang digaris bawahi dari rakor itu.

Pertama, soal penyederhanaan menyederhanakan struktur dan jabatan. Kedua, soal sistem kerja dan ketiga perihal integrasi dan interoperabalitas digitalisasi sistem pemerintahan.

Percepatan tata kelola lewat transformasi digital harus dimaksimalkan. 

Sebab jika sistem kerja diperbaiki, dan ada manajemen lebih bagus maka kekurangan orang bisa diatasi. 

"Begitu juga meningkatkan birokrasi. Ujung pertemuan ini supaya kedepan bisa segera mewujudkan birokrasi yang dirasakan rakyat, jangan sampai kita sibuk bangun gedung, infratruktur, mobil dinas, atau kesibukan birokrasi bertumpuk tapi tidak berdampak cepat ke masyarakat," ucapnya. 

Ia berharap seluruh pemerintah daerah bisa mengikuti instruksi presiden, termasuk untuk tidak lagi membuat aplikasi yang bisa menambah kebingungan masyarakat karena terlalu banyak platform. 

"Ujungnya kita harap pemda menjalankan instruksi presiden, tidak boleh membuat aplikasi baru. Karena trendnya lembaga pemda tambah terus aplikasi, sehingga rakyat bukan semakin mudah tapi makin bingung mana yang diikuti. Target kami bupati dan kepala daerah segera mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada shingga masyarakat lebih mudah," jelasnya. 

Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto berkomitmen untuk menyempurnakan sistem digitalisasi pemerintahan.

Itu dibuktikan dengan indeks digitalisasi sistem pemerintahan yang kian membaik. Di antaranya nilai Reformasi Birokrasi (RB) BB, SAKIP, B dan SPBE Baik.

"Dapat kita lihat bahwa nilai RB dari Makassar ialah BB sedikit lagi A. Nilai SAKIP, B juga nilai SPBE yang Baik," kata Danny Pomanto.