Prestasi yang sama berlanjut hingga S2 Universitas Diponegoro Semarang mendapatkan beasiswa dari Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya.

Sementara Program S 3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro juga mendapatkan beasiswa program unggulan dari Program Urge World Bank.

Awal Karier

Awal kariernya dimulai menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Lalu dosen di Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Universitas Borobudur.

Prof Zudan kemudian terjun di Kemendagri dengan menjadi CPNS di Badan Diklat pada tanggal 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Widyaiswara.

Hingga pada Desember 2002 ia mendapatkan tugas dengan menjabat sebagai eselon IV di Badan Diklat Kemendagri.

Tugasnya menyusun kebijakan pengelolaan STPDN dan IIP yang kemudian digabung menjadi IPDN.

Pada 25 Juni 2008, Prof Zudan mendapat penugasan baru ke Biro Hukum Setjen Kemendagri sebagai Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan.

Pada September 2010, Prof Zudan ditugaskan sebagai Plt Kepala Biro Hukum Kemendagri.

Lalu kariernya baik dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri pada tanggal 9 November 2011.

Saat ini, Prof Zudan merupakan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh merupakan ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum.

Berkat keahliannya di bidang tersebut, ia dianugerahi sebagai Guru Besar Termuda dalam komunitas intelektual Ilmu Hukum Indonesia dalam usia 35 tahun.

Dia juga pernah menjabat jadi Penjabat Gubernur Gorontalo, untuk masa jabatan 28 Oktober 2016 – 12 Mei 2017 menggantikan Rusli Habibie.

Sebelum di Sulsel, Prof Zudan menjabat satu tahun sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat. (*)