TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna, Senin (5/8/2024) siang.

Agendanya penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Sulsel terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) TA 2025 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2025.

Rapat yang dipimpin Waka DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, berlangsung di ruang paripurna lantai 3 DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar.

Dihadiri Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel yakni Andi Darmawan Bintang.

Sementara Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyaksikan lewat via Zoom.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, dan Wakil Ketua Ni'matullah juga hadir.

Dari 85 anggota dewan, yang hadir langsung ikuti paripurna sebanyak 30 orang, sementara 26 orang melalui zoom.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Irwan Hamid, memaparkan hasil rapat kerja tim Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel yang berlangsung dari 23 Juni hingga 30 Juli 2024. 

Dalam rapat tersebut, dibahas rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Sedikitnya empat poin disepakati dan menjadi proyeksi.

Pertama, Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp9 triliun lebih atau Rp9.368.466.000.000

"Dengan rincian, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun lebih atau Rp4.813.602.000.000," kata Irwan Hamid.

Lalu, proyeksi pendapatan transfer daerah sebesar Rp4 triliun atau Rp4.504.043.000.000.

Kemudian lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp9 miliar 800 juta lebih.

Kedua, Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah sebesar Rp9 triliun atau Rp9.204.446.000.000.

Rinciannya, proyeksi belanja operasional sebesar Rp5 triliun lebih, proyeksi belanja modal sebesar Rp1 triliun lebih, dan proyeksi belanja tak terduga sebesar Rp160 miliar.

Tiga, Belanja Transfer

Proyeksi belanja transfer sebesar Rp2 triliun 19 miliar lebih.

Rinciannya, proyeksi belanja bagi hasil sebesar Rp1 triliun lebih, dan proyeksi belanja bantuan keuangan sebesar Rp317 miliar.

Empat, Jumlah Belanja dan Transfer Daerah

Proyeksi jumlah belanja dan transfer daerah sebesar Rp9 triliun lebih dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp0.

Terakhir proyeksi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp164 miliar.

Terpisah, Prof Zudan Arif Fakrulloh, mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sulsel atas kerja samanya. 

Sebab telah dibahas perencanaan pembangunan untuk tahun 2025, yang akan menjadi tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sulsel. 

"Tahun 2025 akan menjadi landasan penting untuk lima tahun ke depan dan untuk dua puluh atau dua puluh lima tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," kata Prof Zudan Arif.

"Kita sedang berupaya menuju APBD yang sehat, yang diharapkan akan menghasilkan program pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang juga sehat. Upaya ini sudah dimulai dengan perubahan APBD di tahun 2024," tambahnya.