Dia bilang, eks Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak segan menabrak etika dan moral.

"Di dalam demokrasi prosedural oke tapi di dalam demokrasi dalam politik itu ada etika dan moral, sepanjang itu memenuhi aturan silakan tapi begitu aturan itu direkayasa ini kalau menurut saya cacat etika cacat moral. Ini pendidikan politik yang kurang baik, zaman Pak Harto selama sekian puluh tahun itu tidak pernah itu anak-anaknya terlibat politik praktis cuma dia di bisnis, Sekarang ini politik iya bisnis iya," pungkasnya.

Sebagai informasi, keluarga terdekat Presiden Jokowi memang sudah dan akan menduduki jabatan strategis di tanah air.

Mereka menduduki jabatan itu ketika Jokowi masih aktif menjadi presiden RI.

Di antaranya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI terpilih 2024-2029.

Lalu, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang santer diisukan dimajukan di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.

Kemudian, menantu Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang dimajukkan di Pilkada Sumatera Utara 2024.

Bahayanya Pemilu Tanpa Didasar Moral dan Etik

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan soal bahayanya gelaran pemilihan umum (pemilu) jika hanya berdasarkan ketentuan hukum, tanpa memandang pentingnya etika.

Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz mulanya menyinggung sebuah buku berjudul 'How Democracies Die', yang di antaranya menerangkan pemilu sebagai ajang pemilihan pemimpin dengan mekanisme demokrasi bisa menyebabkan keruntuhan negara demokrasi itu sendiri.

"Di mana negara demokrasi runtuh oleh orang yang dipilih melalui mekanisme demokrasi yang namanya pemilu," ucap Kahfi, dalam diskusi publik bertajuk 'Politik Dinasti dan Putusan MA: Apa Respon Publik dan Media?', yang digelar secara virtual, pada Jumat (14/6/2024).

"Kenapa runtuh? Karena mereka hanya bersandarkan hanya pada ketentuan hukum, bukan ketentuan etik, artinya batasan-batasan etik itu tidak digunakan untuk kemudian membatasi diri untuk melakukan apapun yang bisa mempertahankan kekuasaannya," tambahnya.

Kahfi mencotohkan peristiwa yang dinilai tidak melanggar hukum, tapi mengesampingkan pentingnya etika.

Misalnya, genosida yang dilakukan Jerman era kepemimpinan Adolf Hitler dan Israel saat ini.

"Itu juga pakai landasan hukum, tetapi landasan etikanya kan yang hilang," ucapnya.