TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) segera membayar utang kepada pihak ketiga.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memiliki utang konstruksi mencapai Rp 213 Miliar.

Seluruh utang ini tak terbayarkan pada proyek 2023.

Padahal proyek rekonstruksi jalan tersebut sudah selesai.

Hal ini diungkapkan  Kepala Bidang Preservasi Jalan Dinas BMBK Sulsel, Irawan Dermayasamin.

"Kalau Bina Marga insyaallah utang-utang di 2023 bisa kita selesaikan. Kemarin total Rp213 miliar, semua selesai pengerjaannya. 2022 sudah selesai (lunas), yang belum 2023,"  jelas Irawan, Kamis (11/7/2024)z

Pembayaran utang ini akan diproses secepatnya.

Tak menunggu perubahan, tapi akan diparsialkan.

Sebab pembayaran utang menjadi fokus Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga sudah memberi lampu hijau pembayaran utang.

"Sekarang sudah proses parsial sesuai arahan gubernur untuk fokus prioritas pembayaran utang.Kemarin juga TAPD, BKAD sudah memberikan rekomendasi, maka parsial ini sedang proses," jelas Irawan.

Sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel Salehuddin menyebut setiap OPD harus berkontribusi untuk refocusing.

"Setiap OPD harus berkontribusi untuk refocusing, pak gubernur jelaskan tadi kita mau selesaikan masalah. Beliau mau pikirkan selesaikan masalah," jelas Salehuddin beberapa waktu lalu.

"Harus OPD legowo biar kita selesaikan semua masalah biar tidak di kejar kejar sama pihak ketiga," lanjutnya.

Terkait besaran utang, Salehuddin menyebut di 2023 lalu ada kisaran Rp 300 Miliar.

Utang ini harus membebankan anggaran 2024 sebab menjadi kewajiban untuk pembayaran. (*)