TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gelar roadshow governansi bertajuk Governansi Insight Forum dengan tema Transformasi Governansi Pilar Penyangga Integritas.

Acara tersebut berlangsung di Mahoni Ballroom, Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/7/2024).

Hadir Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, Analis Utama OJK Arry Widiatmoko, Plh Kepala Kantor OJK Sulselbar Budi Susetiyo, Plt Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sulsel Abd Azis Bennu, serta tamu undangan.

Plh Kepala Kantor OJK Sulselbar Budi Susetiyo menjelaskan, menjelaskan bahwa penguatan governansi menjadi hal yang perlu dilakukan dalam setiap aktivitas.

Baik itu di individu, lembaga sektor keuangan, perusahaan penyedia, maupun pemangku kepentingan lainnya.

OJK, kata Budi Susetiyo, senantiasa mendukung penuh penguatan governansi sektor jasa keuangan.

“Ini (Governansi Insight Forum) upaya yang untuk meningkatkan integritas di semua sektor,” kata Budi Susetiyo.

Ia berharap, lewat Governansi Insight Forum, seluruh insan penyelenggara negara dan industri keuangan bisa meningkatkan governansi.

“Masing-masing lembaga yang menjaga integritasnya. Tapi kita bisa berkolaborasi selanjutnya untuk meningkatkan governansi di masing-masing instansinya,” tambah Budi Susetiyo.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sulsel Abd Azis Bennu menjelaskan bahwa diperlukan adanya sebuah inisiatif yang membangun upaya penguatan governansi dan integritas sektor jasa keuangan.

Termasuk BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional.

Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan governansi yang baik, penegakan integritas, dan independensi pelaporan keuangan yang kredibel dan berkualitas secara berkelanjutan.

“Kita semua menyadari bahwa dalam beberapa dekade terakhir dan juga jauh ke depan nanti, tantangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, seiring dengan era digital yang menuntut adanya transparansi di berbagai bidang kehidupan,” jelasnya.

Abd Azis Bennu mengatakan, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam rangka menciptakan good governance, guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. 

Untuk itu, kata dia, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terarah dan terlegitimasi.

Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjwab serta bebas dari KKN.

“Forum ini menjadi wadah yang sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi regulator, industri jasa keuangan, BUMN, dan stakeholder terkait dalam penguatan governansi, pengendalian internal, dan integritas terhadap pelaporan keuangan di sektor jasa keuangan,” kata Abd Azis Bennu.

Pentingnya Penerapan Tata Kelola

Analis Utama OJK Arry Widiatmoko dalam kesempatan tersebut memaparkan terkait pentingnya penerapan tata kelola di sektor jasa keuangan.

“Penerapan tata kelola yang buruk dapat memberikan dampak signifikan pada performa dan reputasi organisasi,” paparnya.

Arry Widiatmoko menambahkan, governance akan menentukan arah, dan menentukan nilai-nilai organisasi, standar etika, dan arah strategis.

Begitu juga risk management juga akan mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang dapat mengganggu operasi atau merusak reputasi.

“Compliance yang memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar industri, menjaga integritas hukum dan etika organisasi,” tambah Arry Widiatmoko. (*)