Baca tanpa iklan
Pendekatan ini dinilai Dimas tidak menjadi solusi, atas keberulangan konflik bersenjata di Papua.
Hal itu terlihat dari anggota Polri yang terlibat konflik berasal dari Korps Brigade Mobil (Brimob) yang dikenal sebagai satuan paramiliter kepolisian.
"Kepolisian seharusnya mengedepankan proses penegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menghadapi situasi di tanah Papua dibandingkan pendekatan paramiliter bersenjata," tuturnya.
Selain itu, terlihat juga dualisme antara TNI dan Polri dalam menangani gerakan insurgensi yang terjadi di Papua.
Panglima TNI telah menetapkan nama OPM pada gerakan separatisme di Papua.
Sementara, Polri masih menggunakan terminologi lama yakni Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Fenomena ini pun terlihat semacam perebutan klaim entitas mana yang paling bertanggungjawab dalam mengatasi konflik di Papua," ucapnya.
Dimas menilai, perbedaan pendekatan antara Polri dan TNI ini justru akan membuat konflik internal baru yang menyebabkan Tanah Papua semakin karut. (*)
Hari Jadi OPM
Klaim 1 Juli sebagai hari kelahiran Organisasi Papua Merdeka (OPM), dintentang keras oleh pemuda Papua, Paul Ohee.
Menurutnya, peringatan 1 Juli adalah propaganda tidak berdasar yang dilancarkan OPM untuk mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.
"Propaganda kemerdekaan Papua yang diusung oleh kelompok separatisme merupakan ancaman terhadap kesatuan dan persatuan Indonesia, sebagai tokoh pemuda Papua tentu hal semacam ini sangat disesali,” ujar Paul dalam keterangan tertulis, Senin (1/7/2024).
Selain bermaksud memecah belah persatuan, lanjut Paul, propaganda tersebut juga mengabaikan kesejahteraan dan kedamaian Papua yang selama ini diperjuangkan bersama.
Paul menegaskan, aksi perlawanan bersenjata oleh OPM tidak akan memberi dampak yang lebih baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Ia berujar, klaim kemerdekaan Papua yang diinginkan oleh OPM bukanlah solusi untuk permasalahan yang ada.