TRIBUNSOPPENG.COM, LALABATA - Raja SPBU sekaligus orang terkaya di DPRD Sulsel periode 2019-2024, Suwardi Haseng diisukan berpasangan dengan anggota DPRD Sulsel fraksi Partai Demokrat, Selle KS Dalle pada Pilkada 2024.

Sebelumnya, Suwardi Haseng dengan lugas, menyatakan dirinya intens membangun komunikasi lintas parpol termasuk figur-figur yang dianggap potensial menjadi pasangannya.

"Ini yang terpenting. Memang hal ini harus dilakukan. Yah, pada intinya demi kemajuan Soppeng kedepan saya siap mengabdikan diri untuk lima tahun kedepan," ujarnya kepada Tribun-Timur.com.

Di kubu Selle, keputusannya untuk berpotensi maju dalam Pilkada Soppeng didasari oleh absennya petahana dalam kontestasi politik.

"Alasannya karena kan tanpa petahana,” kata Selle KS Dalle saat dihubungi, Kamis (28/3/2024) lalu.

Dua figur tersebut memang santer dibicarkan berpaket di Pilkada Soppeng. Terutama di meja kopian, Bumi Latemmamala.

Sehingga menjadi kuat jikalau Suwardi Haseng-Selle KS Dalle maju di Pilkada Soppeng.

Namun, Ketua Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak menyoalkan keputusan DPP Golkar yang mengusung Suwardi Haseng maju bertarung di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Meski DPP Golkar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berdasarkan hasil penjaringan dan diusung oleh DPD I Golkar Sulsel tapi keputusan ini mendapat penolakan dari Andi Kaswadi Razak lantaran Suwardi Haseng masuk bursa calon Bupati Soppeng.

Alasannya, selama ini Suwardi Haseng tak pernah memberikan kontribusi nyata terhadap partai.

Dia memandang, Suwardi Haseng selama ini hanya memanfaatkan Golkar, tanpa ada timbal baliknya.

"Sejak saya menjadi Ketua DPD II, tidak pernah itu nama yang dimaksud berkontribusi kepada partai. Dia tidak pernah mengikuti kegiatan partai di Golkar sejak menjadi anggota DPRD provinsi," kata Andi Kaswadi Razak di Hotel Claro Makassar, beberapa waktu lalu.

"Tidak pernah dia ke kantor Golkar Soppeng. Artinya dia tidak mau membesarkan partai. Dan dengan mudahnya diusulkan oleh Golkar," sambung Andi Kaswadi.

Lebih lanjut, dia menegaskan DPD I sama sekali tidak punya hak mengusulkan nama-nama figur calon kepala daerah tanpa meminta mekanisme yang ada di DPD II.

"Ini bukan tukang sapu yang mau diusulkan jadi cleaning service, tapi ini adalah kepala daerah yang bertanggung jawab yang mana nantinya diberi kepercayaan. Jangan merusak nama Partai Golkar dan semua orang, jangan coba-coba memanfaatkan Partai Golkar. Bagi saya itu kurang ajar dan saya siap lawan," bebernya.