TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 61 calon menteri dan wakil menteri yang disebut-sebut masuk di kabinet Prabowo - Gibran dipastikan belum tentu lolos.

Pasalnya, Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto disebut membentuk tim khusus untuk menelusuri rekam jejak para calon dan wakil menteri tersebut.

Artinya, keputusan soal lolos atau tidaknya para calon menteri dan wakil menteri tersebut berada di tangan Timsus.

Sejak pekan lalu, beredar di sosial media soal nama-nama calon menteri berpeluang jadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ada 61 nama calon menteri,  wakil menteri, dan kepala lembaga nonkementerian yang beredar.

Beberapa diantaranya sudah banyak dikenal publik namun beberapa diantaranya juga masih terdengar asing,

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut mempunyai tim khusus untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dalam wawancara khusus dengan Harian Kompas di kediamannya, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

Ia meyakini bahwa setiap presiden memiliki tim di belakangnya untuk membantu mencari informasi.

"Setiap presiden pasti begitu, tidak mungkin sendiri, pasti dibantu untuk nyari informasi. Saya saja untuk nyari kepala dinas, itu perlu tim untuk ngecek di kepegawaian," ujar Bima, dikutip dari Kompas.id, Selasa (21/5/2024).

Menurut Bima, keberadaan tim tersebut merupakan hal wajar.

Sebab, Prabowo perlu juga mendapat pandangan lain terhadap sosok calon menterinya.

"Dari pada kandidat yang ada, cek si A, si B, si C, bagusan mana, rekam jejak, komitmen, dan yang lain-lain. Apalagi presiden, ya sudah wajarlah, tim khusus wajar. Presiden, kan, juga perlu perspektif yang banyak," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo disebut mempunyai dua kriteria dalam memilih kandidat menteri-menterinya pada kabinet ke depan.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

"Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo," kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

"Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

61 calon menteri

Ada 61 nama calon menteri,  wakil menteri, dan kepala lembaga nonkementerian yang beredar.

Beberapa diantaranya sudah banyak dikenal publik namun beberapa diantaranya juga masih terdengar asing,

Nama-nama yang Dikenal

Beberapa nama-nama yang sudah dikenal diantaranya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Anggota DPR Fadli Zon hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapula nama-nama baru muncul

Baca juga: Butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu? Cari di sini!

Adapula nama-nama baru muncul yang konon akan diangkat jadi menteri seperti Benny Octavianus, Rauf Purnama, Asep Saepudin Jahar,  Benny Oktavianus dan sebagainya.

Berikut daftar lengkap 61 nama calon menteri Prabowo-Gibran yang beredar.

1. Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
2. Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir
3. Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa
4. Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian
5. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
6. Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra
7. Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani
8. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria
9. Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani
10. Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco
11. Menteri Luar Negeri: Fadli Zon
12. Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya
13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso
14. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
15. Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
16. Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar
17. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
18. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea
19. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria
20. Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily
21. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
22. Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus
23. Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
24. Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie
25. Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman
26. Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung
27. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo
28. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
29. Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti
30. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama
31. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza
32. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil
33. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
34. Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati
35. Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo
36. Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
37. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi
38. Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani
39. Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
40. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
41. Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
42. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.
43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman
44. Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
45. Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi
46. Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono
47. Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni
48. Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
49. Wakil Menteri BUMN: T. Helmi
50. Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu
51. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik
52. Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
53. Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan
54. Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait
55. Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono
56. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol
57. Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa
58. Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
59. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
60. Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro
61. Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

Jumlah Kementerian Jadi 40

Sejak pekan lalu kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran disebut-sebut akan membentuk 'kabinet gemuk' dalam pemerintahannya dengan 40 kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut ide semacam itu murni merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

Oleh sebab itu, menurut Habiburokhman, Prabowo pun memiliki hak untuk menambah atau pun mengurangi jumlah kementerian sebagai instrumen pendukung pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat merespons isu munculnya rencana pembentukan kementerian baru dengan jumlah total 40 kementerian.

"Baik secara substansi, baik konstitusi (pembentukan kementerian) itu ada di Pak Prabowo, sebagai presiden elected."

"Apakah (tim yang) besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Habiburokhman pun mendukung jika Prabowo ingin menambah jumlah kementerian.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah."

"Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman.

Habiburokhman pun meminta kepada publik untuk tidak membaca bentuk 'besar' itu identik dengan badan gemuk yang memiliki gaya hidup tidak sehat.

Baginya, postur gemuk di jajaran kabinet lain halnya dengan postur tubuh manusia.

Sehingga, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.

"Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com