Sehingga, alih fungsi lahan untuk aktivitas ekstraktif dan perkebunan di kawasan penyangga akan mendorong terjadinya banjir dan longsor," sambungnya.

Hal yang sama juga ungkap oleh lembaga Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Berdasarkan kajian KPA Sulsel bahwa bencana alam di wilayah tersebut bahkan terus mengancam jika tidak ada solusi yang dilakukan pemerintah.

"Bencana terus berulang sebab kebijakan pembangunan yang tidak berspektif pengurangan resiko bencana. Ancaman-ancaman di wilayah penyangga oleh pembukaan perkebunan yang ditengerai oleh kelompok-kelompok pemodal, elit, para tokoh feodal tidak terelakkan," kata Koordinator Wilayah KPA Sulsel Rizki Anggriana Arimbi.(*)