TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK) kembali membahas soal rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Jusuf Kalla mengaku rencana pertemuan dengan Megawati atas permintaan kubu pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

JK diminta menjadi jembatan komunikasi dengan kubu pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya memang oleh partai tim nomor 1 diminta untuk komunikasi," kata JK dalam tayangan ROSI di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (7/3/2024).

Meski begitu, JK menyatakan komunikasi dengan Megawati sudah dilakukan walaupun tidak terjadi secara langsung,

Hal ini karena masing-masing partai yang terlibat dalam rencana usulan hak angket DPR tengah melakukan konsolidasi.

"Sebenarnya kami berkomunikasi, cuma tidak langsung karena saya tahu betul bahwa masing-masing konsolidasi dulu, sama dengan NasDem, sama dengan PKS," sambungnya.

Menurut JK, konsolidasi sangat krusial karena usulan hak angket DPR tak bisa dilakukan dengan sembarangan.

Bukti-bukti terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 harus dikumpulkan terlebih dahulu.

Jika tidak, hak angket justru malah jadi bumerang bagi kubu pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3.

"Karena konsolidasi, saya tahu mereka. Kalau Anda berteriak di pinggir jalan apa pun silakan. Tapi kalau bicara di DPR kan harus ada bukti yang relevan untuk itu, mesti banyak. Kalau tidak kena balik."

"Jadi karena itu teman-teman itu mengumpulkan hal-hal yang penting seperti itu," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, juga mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla belum bertemu.

Hasto mengatakan, rencana pertemuan Megawati dengan para tokoh, termasuk JK, dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, Megawati udah bertemu dengan mantan Menteri Perumahan Rakyat, Siswono Yudo Husodo.

"Ini bertahap sedang dilakukan. Ibu Mega juga menerima para tokoh, sebelumnya misalnya dengan Pak Siswono," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis.

Hanya saja, Hasto menuturkan, pertemuan Megawati dan para tokoh tersebut dilakukan secara tertutup.

"Kemudian juga dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh demokrasi, hanya pertemuan dilakukan secara tertutup," ujarnya.

Ia menyebut, Ketua Umum PDIP itu sengaja melakukan pertemuan secara tutup untuk menghindari kebisingan.

"Karena kita menghindari kebisingan yang tidak perlu sehingga pertemuan secara tertutup dengan banyak tokoh itu telah dilakukan dan akan dilakukan Ibu Megawati Soekarnoputri," ungkap Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengaku telah bertemu dengan JK ketika menjadi pembicara dalam acara diskusi yang digelar di UI itu.

Dalam diskusi tersebut, sambungnya, dirinya bersama JK menyampaikan pentingnya mengkritisi proses Pemilu 2024.

"Tadi saya juga bertemu dengan Pak JK. Kami sampaikan berbagai aspek-aspek bahwa pengkritisan terhadap Pemilu 2024 ini harus dilakukan karena ini merupakan masa depan kita," tuturnya.

Hasto menambahkan, pihaknya melakukan sebuah refleksi bahwa untuk apa pemilu digelar jika nilai-nilai demokrasi dikerdilkan.

"Sekiranya kita tadi lakukan suatu review secara menyeluruh, penyelidikan secara menyeluruh, buat apa pemilu-pemilu yang akan datang?"

"Karena nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, nilai-nilai hukum, itu telah dikerdilkan," ucap Hasto.

Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan tekadnya mendukung  pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

NasDem bahkan sudah menyiapkan tanda tangan dari para anggota fraksinya sebagai syarat pengajuan hak angket.

”Kalau Partai NasDem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket. yang paling penting kan konkritisasinya saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan tanda tangan dari setiap anggota fraksi Partai NasDem. Sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari NasDem," kata Anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung Selasa (5/3/2024), Partai NasDem tidak turut serta menyerukan dukungan terhadap wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu.

Padahal tiga fraksi lain yakni PKS, PKB, dan PDIP telah menyampaikan usulan hak angket dalam rapat tersebut melalui interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Taufik menyatakan NasDem tidak menyampaikan dukungan dalam sidang karena dukungan mereka terhadap hak angket sudah cukup jelas.

“Bagi kita yang terpenting adalah langkah konkritnya,” ujar pria yang akrab disapa Tobas Taufik. 

Dia mengatakan dukungan sudah disampaikan secara resmi oleh Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam pernyataan sikap bersama Sekjen PKB dan PKS beberapa waktu lalu.

Maka dari itu, kata Taufik, pernyataan dukungan dari NasDem di rapat paripurna DPR hanya akan menjadi pengulangan.

Tobas pun mengatakan dukungan untuk hak angket yang disampaikan fraksi lain dalam rapat paripurna hari ini sudah mewakili sikap Partai NasDem.

“Karena sudah jelas, maka tidak perlu kita ulang kembali dalam interupsi di paripurna,” ucap Taufik.

Ia juga menegaskan saat ini komunikasi informal pematangan hak angket dengan Fraksi PDIP sedang berjalan.

Tobas menyebut PDIP adalah kunci dalam rencana hak angket di parlemen karena merupakan fraksi dengan kursi terbanyak. NasDem menunggu dan menghormati langkah PDIP selanjutnya.

"Karena mereka yang mengawali usulan hak angket ini dan juga sebagai fraksi terbesar dan kita menghormati, ya kita menunggu juga kesiapan PDI Perjuangan," ujar dia.

Namun andai PDIP balik badan, Tobas memastikan NasDem tetap akan mendukung
usulan hak angket.

Meski dia belum dapat memastikan kapan usulan hak angket itu akan disampaikan.

"Substansinya harus kuat termasuk juga alasan-alasannya misalnya pelanggaran UU mana yang terjadi, kebijakan apa yang mau kita selidiki, atau penyalahgunaan anggaran mana yang selama ini terjadi, itu yang harus kita pastikan termuat dalam pengajuan hak angket kita," ucap Tobas.

Di sisi lain politikus PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Arteria mengatakan setiap kader PDIP yang menjadi anggota DPR RI merupakan petugas partai.

Oleh sebab itu keputusan hak angket masih menunggu dari arahan pimpinan.

"Kita nunggu arahan pimpinannya seperti apa. Ya, kalau kami kan petugas partai, nunggu arahan," ucap Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

Arteria enggan ditanya sikap pribadinya terkait hak angket kecurangan pemilu.

Ia lagi- lagi menyatakan bahwa masih menunggu arahan pimpinan partai.

"Kalau kita ini kan gak bisa apa maunya kita, arahan pimpinannya apa ya kita ikut," katanya.

Di sisi lain, Arteria menjawab mengenai partai politik lainnya yang disebut masih menunggu gerakan dari PDIP soal hak angket.

Baginya, hal tersebut tidak diperlukan karena setiap parpol memiliki hak yang sama.

"Ya haknya kan sama, setiap orang, anggota, diberikan hak yang sama, nggak bicara partainya," pungkasnya.

Dalam sidang paripurna DPR hari Selasa (6/3), tiga fraksi partai berbeda menyampaikan usulan mereka menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Mereka adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Usulan itu disampaikan Aus Hidayat Nur dari PKS, Luluk Nur Hamidah dari PKB, dan politikus PDIP Aria Bima.

Ketiganya kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang tersebut.

Menanggapi rencana pengajuan hak angket itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan partainya tidak akan menghalangi rencana tersebut
angket.

Terlebih kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, usulan itu merupakan hak konstitusi setiap fraksi di DPR RI.

Namun demikian, Habiburokhman beranggapan hal angket sebenarnya tidak diperlukan
karena saat ini pemenang pemilu sudah ada.

Meski ia tidak membeberkan secara detail siapa pemenangnya.

"Kami sih nggak akan menghalangi, itu hak masing-masing ya.

Sudahlah, sudah ada pemenangnya, apalagi sih yang dipersoalkan. Banyak undang-
undang yang belum dibahas," tukas Habiburokhman. (*)