TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Negara terancam dilumpuhkan Trisula kejahatan.

Demikian disampaikan Dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas),  Aswar Hasan.

Praktisi Media dan Informasi dan Peneliti Unhas ini mengatakan, saat ini terjadi pengabaian terhadap prinsip demokrasi dan pelanggaran etika yang meresahkan.

Hal itu disampaikan saat Deklarasi Forum Dosen Sulsel 'Seruan Moral dan Penyelamatan Amanat Reformasi' di Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430, Selasa (6/2/2024) kemarin. 

"Mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita menyaksikan pelanggaran etika yang merajalela," kata Aswar Hasan.

"Negara kita terancam dilumpuhkan oleh trisula kejahatan, yaitu oligarki, nepotisme, dan dinasti," tambahnya.

Dalam konteks Pemilu 2024, Dr Aswar Hasan menyampaikan harapannya agar suara masyarakat, yang tercermin dalam deklarasi Penyelamatan Amanat Reformasi, didengar dan direspon oleh Presiden Joko Widodo. 

Baca juga: Seruan Moral Forum Dosen Sulsel, Desak Presiden Jokowi Tetap Netral dalam Pemilu 2024

"Saya berharap apa yang kita deklarasikan sebentar ini dapat didengar oleh Presiden Jokowi. Ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga masalah moral dan integritas bangsa," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran yang terus meningkat terkait kesehatan demokrasi di Indonesia. 

Berbagai guru besar dari perguruan tinggi di Indonesia, menyoroti perlunya reformasi sistem untuk mengatasi korupsi, oligarki, dan praktik-praktik politik yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini, harapan masyarakat tertuju pada Presiden Jokowi yang dianggap memihak ke Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian publik, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap orang, termasuk Presiden, memiliki hak politik yang sama. 

Pernyataan ini disampaikan dalam acara penyerahan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1/2024).

Presiden Jokowi menekankan bahwa sebagai pejabat publik dan politik, Presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memihak. 

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," ujarnya dengan tegas.

Baca juga: Prof Arismunandar: Amanat Reformasi Harus Dijaga, Jangan Sampai Ada Jilid 2

Dalam konteks ini, Jokowi juga menyatakan bahwa hak politik dan demokrasi tidak hanya terbatas pada menteri atau pejabat publik lainnya, tetapi juga termasuk Presiden. 

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini ga boleh gitu ga boleh, boleh menteri juga boleh," tambahnya.

Prof Arismunandar: Amanat Reformasi Harus Dijaga, Jangan Sampai Ada Jilid 2

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Arismunandar ikut menyampaikan kegelisahannya kaitan dengan berbagai kejanggalan pada proses Pemilu 2024.

Prof Arismunandar menyampaikan, ada tiga alasan Forum Dosen Sulsel berkumpul melakukan deklarasi atau seruan moral. 

Pertama sama-sama merasa sedang terjadi kegentingan, kedua saling merasakan kegelisahan, dan ketiga adanya rasa kekhawatiran. 

Mantan Rektor UNM ini menjelaskan, kegentingan yang dimaksud adalah para akademisi ingin memastikan amanat reformasi berjalan dengan baik. 

"Amanat reformasi yang salah satu pilar yang mendukung adalah kampus, mahasiswa, dosen dan seluruh sivitas akademika," ucapnya dalam deklarasi Forum Dosen yang berlangsung di Kantor Tribun Timur Jl Opu Daeng Risadju, Selasa (6/2/2024). 

Prof Aris-sapaannya menegaskan, pilar reformasi jangan sampai ternodai.

Itu harus terus dijaga dan dipelihara. Bahkan jika perlu tidak ada lagi reformasi jilid 2.

"Satu kali saja reformasi dan kita harapkan inilah yang kita jaga dan rawat," tuturnya. 

"Inilah yang menjadi alasan kita bertemu dalam rangka menjaga reformasi dalam perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia," sambungnya. 

Kemudian poin kedua kata Prof Aris, muncul kegelisahan karena berbagai peristiwa yang sudah dilalui tapi belum ada upaya-upaya yang dilakukan secara langsung. 

Maka dari itu agenda Seruan Moral dan Penyelamatan Amanat Reformasi yang dilakukan imi menjadi bentuk peringatan kepada para pemegang kekuasan

"Hal ini lah yang bisa kita lakukan untuk menjawab berbagai kegelisahan yang terjadi, terutama yang dilakukan oleh oknum baik itu pemegang kekuasaan hukum maupun kekuasaan birokrasi" ujarnya. 

Poin ketiga terkait kekhawatiran, para akademisi utamanya yang tergabung dalam Forum Dosen Sulsel ini mengkhawatirkan ancaman bahwa pemilu ini tidak berlangsung secara jujur, adil dan rahasia.

Ditakutkan akan berjalan penuh dengan intrik intimidasi kekuasaan, intimidasi keuangan dan pada akhirnya secara tidak langsung akan merusak legitimasi hasil pemilu. 

Ia berharap, suara-suara ini didengarkan oleh pemangku kepentingan, baik itu presiden atau penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu. 

"Kita juga harap bahwa seluruh sivitas akademika mengawal proses-proses ini. Itulah bagian yang bisa kita lakukan," paparnya. 

"Dan forum dosen ini salah satu tempat terbaik untuk menyampaikan suara-suara moral kita untuk sampai ke siapapun yang ikut terlibat dalam proses penyelenggaran pemilu dan secara keseluruhan dalam menyelenggarakan sistem politik, hukum dan ekonomi, " tutupnya. (*)