Istilah ini menerangkan sumber daya alam Indonesia seperti tambang dan minyak, hasilnya tidak menyentuh masyarakat.

Baca juga: Syaiful Kasim: Menakar Demokrasi di 2024 Mampukah yang Kalah Bertahan?

“Peristiwa Pemilu ini perebutan pengelolaan APBN, para elit berusaha memenangkan pemilu tujuannya dia berkuasa mengelola APBN, dari sini APBN itu berpihak kepada pemenang Pemilu dan kelompoknya,” jelas dosen Unismuh itu.

“Kita tidak habis pikir ada istilahnya hasil kekayaan negara yang dipisahkan, ada tambang nikel dan sebagainya. Ini sebenarnya siapa yang nikmati. Artinya APBN kita tidak berpihak kepada masyarakat,” terangnya.

Kemudian beranjak ke soal Pemilu 2024.

Ia menilai, Pemilu hadir untuk menyelesaikan masalah.

Namun ketika proses Pemilu sudah cacat sejak dini.

Hal itu mencederai demokrasi serta membuat buram masa depan bangsa.

“Idealnya memang politik itu menyelesaikan apa yang kita alami kalau itu berjalan dengan natural, kalau itu sesuai prosedur,” sebut Idham Khalid.

“Kalau dari awal sudah cacat, kita tidak bisa membayangkan hasilnya nanti akan lebih rumit lagi,” pungkasnya. (*)