TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSQR - Pemerintah Kota Makassar tak sanggup mengejar target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai perencanaan. 

Diketahui, APBD Pemkot Makassar 2023 ditarget Rp5,2 triliun.

Itu pun sudah dikurangi di APBD Perubahan, mulanya target APBD Pokok 2023 sebesar Rp5, 6 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan, realisasi APBD diharapkan bisa menyentuh 80 persen hingga tutup tahun. 

Sekarang ini, progres realisasi anggaran OPD baru 71,67 persen per 14 Desember 2023.

Dengan begitu, masih ada 9 persen anggaran yang harus dikejar dengan waktu yang tersisa. 

"Data per 14 Desember, dari total pagu anggaran diangka Rp5,2 T, sekarang realisasi 71 persen atau Rp3,74 T lebih, kami masih ada kekurangan diangka Rp1,48 T, " ucap Helmy Budiman kepada Tribun-Timur.com, di Kantor Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Selasa (19/12/2023). 

Kata Helmy, realisasi belanja masih belum maksimal bukan karena tidak adanya kas daerah. 

Melainkan masih ada deretan program Pemkot Makassar yang belum berjalan. 

"Jadi kita punya sekitar 9 persen harus terkejar sampai akhir tahun dan uangnya sudah tersedia," jelasnya. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna anggaran diharapkan melakukan belanja yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung. 

Misalnya belanja modal, hibah, hingga belanja jasa. 

"Belanja pegawai memberikan dampak tidak langsung tapi tidak juga kita larang karena memang ada beberapa gaji yang belum dibayar OPD. Harapannya per minggu ini bisa dilaksanakan segera," ulasnya. 

Untuk memompa percepatan anggaran, Helmy sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Lt 2 Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar Selasa kemarin. 

Dari hasil monev tersebut, sebanyak 42 perangkat daerah dengan realisasi anggaran tergolong tinggi yakni diatas 75 persen.