TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Sinjai merupakan satu dari 24 daerah di Sulsel rawan bencana alam.

Namun, pemerintah daerah dinilai tidak serius dalam upaya pencegahan bencana.

Hal itu terlihat dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sinjai 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sinjai pun mengeluh.

Dikhawatirkan nilai anggaran penanggulangan bencana alam sama saja tahun lalu di APBD 2024, yakni Rp800 juta.

Padahal, APBD 2024 Sinjai sekira Rp1,1 triliun. Idealnya, anggaran bencana 1 persen dari APBD.

"Anggaran setiap tahun hanya Rp800 juta lebih, sudah termasuk upah kerja tenaga sukarela Rp400 juta," kata Kepala BPBD Sinjai Budiaman, Sabtu (9/12/2023).

Sisanya, kata Budiman untuk biaya administrasi perkantoran.

"Jadi biaya yang diberikan sepertinya hanya cukup untuk biaya koordinasi saja antar instansi jika ada bencana alam," kata mantan Kabag Humas Pemkab Sinjai itu.

Padahal, Kabupaten Sinjai salah satu daerah yang paling rawan terjadi bencana alam.

Budiman menambahkan, Kabupaten Sinjai memiliki dua jenis bencana alam, yakni banjir dan longsor.

"Ini bencana alam setiap tahun terjadi itu," jelasnya.

Tak hanya mengeluhkan anggaran minim, tapi juga peralatan tak memadai.

"Seperti alat berat, loader, dan excavator itu kami tak punya. Jadi kalau ada bencana kami harus minta bantuan ke Dinas PU," kata Budiaman.

Karena tidak ada alat berat disiagakan di wilayah-wilayah rawan bencana, sehingga menyulitkan evakuasi dan pemindahan material tanah jika terjadi bencana.