Sebagai informasi, Jokowi sempat menampik saat ditanya isu Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Kala itu, Jokowi menyebut Gibran masih berusia 35 tahun dan baru menjadi Wali Kota Solo selama dua tahun.

Namun setelah Mahkamah Konstitusia (MK) mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun, Gibran langsung dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, Yusuf menduga adanya kecurangan di MK untuk memuluskan jalan Gibran di Pilpres 2024.

"Kalau mau curang kan banyak cara, apalagi tangan kekuasaan bukan hanya tangan terlihat, ada operasi yang tidak perlu dia tampakkan karena akan mengundang reaksi publik," ucap Yusuf, dikutip dari Kompas TV, Rabu (1/11/2023).

"Karena presiden kita akhir-akhir ini, seperti kata Pak Prabowo, pagi tempe sore tahu," tandasnya.

Sementara itu, agenda pertemuan antara Presiden Jokowi dengan kelompok relawan tergabung dalam Arus Bawah Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10/2023), dinilai tidak sejalan dengan komitmen netralitas yang diharapkan dari kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

"Di dalamnya ada pembicaraan soal politik nasional. Di mana saat ini, presiden Jokowi berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini. Yakni majunya Gibran sebagai cawapres," kata pengamat politik Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, Rabu (1/11/2023).

Ray menyoroti soal etika politik yang seharusnya dijalankan oleh Presiden Jokowi saat ini.

Sebab jika hal itu dilakukan maka bisa semakin menambah kecurigaan masyarakat Presiden Jokowi tidak bisa bersikap netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

"Faktanya, relawan Jokowi sudah menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Gibran," ujarnya.

"Maka apakah pertemuan itu karena mereka relawan Jokowi atau karena mereka adalah pendukung Prabowo-Gibran,” imbuh Ray Rangkuti.

Ray juga berharap komitmen sikap netral Presiden Jokowi tidak hanya berhenti sebatas wacana saat mengundang tiga bakal calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dalam jamuan makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023) lalu.

Sebab menurut Ray, menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan sangat mutlak dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

“Mengelola pemilu/pilpres itu berdasar kepercayaan. Bila masyarakat memiliki keraguan atas prosesnya, hal itu bisa mengundang delegitimasi atas hasilnya,” ucapnya.