TRIBUN PANGKEP.COM, PANGKEP - Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Pangkep, seruduk kantor DPRD Pangkep, Kamis (19/10/2023).

Mereka melakukan aksi lantaran honor selama 8 bulan tak dibayarkan.

Aksi tersebut berlangsung selama dua jam, mulai dari pukul 11.00-13.00 Wita.

Mereka diterima oleh Anggota DPRD Nurdin Mappiare, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Asri, dan Kasatpol PP dan Damkar Idris Sira.

Seorang THL berinisial YR mangaku terpaksa melakukan aksi ini.

Pasalnya, gaji yang diharapkan cair pada Juni lalu, tak kunjung diterima hingga saat ini.

"Aksi ini terpaksa dilakukan, ada honor yang tidak dibayarkan terhitung selama delapan bulan. Padahal kami tetap melakukan tugas sebagaimana mestinya," katanya.

YR menyebutkan sebelumnya sudah pernah berdemonstrasi di Kantor BKAD Juni lalu.

Sayangnya aksi tersebut tak membuahkan hasil, mereka terpaksa harus kembali dengan perasaan kecewa sebab tunggakan gaji tersebut kembali tidak bisa dibayarkan. 

"Yang belum dibayarkan itu September-Desember 2022 dan Juli-Oktober 2023, totalnya delapan bulan," tuturnya.

Sementara itu, Idris Sira menyebutkan ada 319 tenaga THL yang tercatat saat ini.

Gaji THL tak dibayarkan sebab anggarannya digeser untuk kegiatan lain.

Baca juga: Polisi Bakal Selidiki Kasus Rumah Pengantin di Pangkep Ambruk Usai Ijab Kabul, Jatuhkan Korban Luka

Dan anggaran itu sudah bergeser sebelum dirinya menjabat sebagai kasatpol damkar.

Meski demikian, ia memastikan gaji THL dapat dibayarkan dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah setelah melalui proses panjang, tunggakan gaji tahun 2022 sudah disahkan dan menjadi utang Pemda, dan sudah masuk di neraca keuangan, jadi bisa dibayarkan juga tahun ini," terangnya.

Asri menambahkan tahun 2022 pihaknya menganggarkan Rp1,3 miliar untuk pembayaran THL.

Selanjutnya untuk 2023, pihaknya menganggarkan Rp1,8 miliar gaji THL.

Baca juga: 3 Petugas Damkar Makassar Dipukul Warga saat Padamkan Api di Pongtiku, Mobil Dilempari Batu

"Tahun 2024 akan dikawal dan diberi anggaran Rp5 miliar, kami jamin tidak ada lagi tunggakan gaji," tambahnya.

Anggota DPRD Pangkep, Nurdin Mappiara pun mendesak Pemda agar segera menyelesaikan pembayaran tunggakan gaji THL.

"Catat ini, gaji Damkar yang tertunggak selesai di perubahan 2023, saya tidak mau lagi ada masalah dengan gaji Damkar ini," terangnya.

Ia juga meminta kasatpol PP dan Damkar agar mematangkan perencanaan keuangannya untuk 2024 mendatang.

"Saya minta pak kasat dimatangkan lagi perencanaannya untuk tahun 2024, jangan sampai situasi seperti ini tidak terulang. kasihan ini honorer, tidak makan," tutupnya.(*)