JENEPONTO, TRIBUN-TIMUR.COM - Tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini normal. 

Sebelumnya, kelangkaan gas elpiji mengakibatkan stok di tempat eceran naik menjadi Rp30 ribu / tabung.

Padahal, harga normal dari pengkalan hanya Rp 18.500 per tabungnya.

"Iye, sempat memang langka bulan lalu (Agustus)," ujar pemilik pangkalan elpiji, Yusuf, Sabtu (7/101/2023).

Kelangkaan gas jenis melon hanya berlangsung sepekan. 

Bahkan sangat sulit didapatkan dari pihak Pertamina, Kabupaten Bantaeng.

"Sepekan langka. Sempat memang tidak dapat dari pertamina," ujar Yusuf.

Dengan kondisi saat itu, tak sedikit pelanggannya pulang dengan hampa.

"Kami juga heran kenapa bisa langka, lebih-lebih itu langgananku kalau datang bertanya kenapa bisa kosong," tuturnya

"Yang langka waktu itu yang melonji, tapi sekarang sudah normal, harganya juga tetap Rp18.500," imbuhnya.

Siapa Berhak Gunakan Gas Elpiji 3 Kg?

Pemerintah terus berupaya agar LPG 3 Kg bisa tepat sasaran.

Kini pembelian gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina wajib membawa KTP dan KK.

Aturan ini resmi akan berlaku pada 1 Januari 2024.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, program tersebut bagian dari upaya agar LPG subsidi 3 Kg sesuai peruntukannya.

Dirinya mengimbau masyarakat yang mampu untuk menggunakan LPG Non Subsidi, seperti Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg. 

“Diharapkan dengan adanya program ini, LPG subsidi 3 Kg bisa disalurkan dengan lebih tepat sasaran,” kata Fahrougi, dalam keterangannya, beberapa waktu yang lalu.

Lantas siapa sebenarnya yang berhak pakai LPG 3 Kg?

LPG 3 Kg bersubsidi hanya untuk masyarakat kurang mampu. 

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Dalam SE tersebut, dipaparkan bahwa Pemerintah menyediakan dan menyalurkan LPG 3 Kg.

Dikutip dari lama resmi Kementerian ESDM, www.esdm.go.id, Selasa (19/9/2023) berikut yang berhak pakai LPG 3 Kg.

Sesuai peraturan perundang-undangan, pengguna LPG 3 kg berdasarkan Pasal 1 butir 5 Pepres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg adalah rumah tangga dan usaha mikro.

a. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk mernasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas.

b. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas.

Pengguna lain LPG 3 kg berdasarkan Pasal 1 butir 3 dan 4 Pepres Nomor 38 Tahun 2019 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran adalah nelayan sasaran dan petani sasaran.

a. Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 Horse Power.

b. Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektar dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 Horse Power.

Selanjutnya dalam rangka pengendalian penggunaan LPG 3 kg, Dirjen Migas melarang konsumen LPG, antara lain restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian (diluar ketentuan Pepres Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi), usaha tani tembakau dan usaha jasa las, menggunakan LPG 3 kg yang merupakan LPG bersubsidi.(*)

Laporan Kontributor Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama