TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mengaku akan mengadopsi program coffee morning yang biasa dilakukan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Program coffe morning menurut Asrul Sani, bisa dijadikan contoh untuk memantau penggunaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo.

Kata Asrul Sani, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2023 untuk Kota Palopo sudah dibahas.

Sehingga menurutnya, kedepan ia akan berfokus pada program monitoring serapan anggaran.

"Pembahasan rancangan anggaran APBD Palopo sudah dibahas. Saya kira yang menjadi fokus kami kedepan adalah bagaimana detiap OPD yang sudah dipercayakan bisa menggunakan anggaran itu dengan baik," jelasnya, Sabtu (30/9/2023).

Baca juga: Profil Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani, Hari Pertama Berkantor Langsung Didemo

Asrul Sani menerangkan, program coffee morning yang biasa ia lakukan ketika menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulsel akan ia terapkan di Palopo.

"Langkah yang kita lakukan untuk memastikan serapan anggaran bisa dimanfaatkan dengan baik, salah satunya dengan monitoring. Misalnya ketika ada OPD yang serapan anggarannya masih rendah itu akan monitoring," ujarnya.

"Hal yang serupa ketika di provinsi, itu ada yang namanua coffee morning. Barangkali itu akan saya tetapkan," tambahnya.

Menurutnya, setiap OPD sebenarnya tidak lagi kesulitan untuk menggunakan anggaran dari APBD perubahan tahun 2023.

Sebab, sambung Asrul, penggunaannya semua sudah terprogram dan dibahas di awal.

"Cara melihat bagaimana serapan anggaran dengan baik kan bisa terlihat per triwulan. Bagaimana persentase penggunaan anggaran ini sebenarnya sudah terprogram. Kapan dan bagaimana ekesekusinya sudah diatur. Kita bisa ligat dari deviasinya juga seperti apa," terangnya.

Namun kata Asrul, hal yang berbeda ketika program itu bersifat pembangunan fisik.

Menurut Asrul, kadangkala serapan anggaran untuk pembangunan fisik terlambat realisasinya.

"Cuman memang juga agak susah kalau yang bersifat pembangunan fisik. Nah di sini (Palopo) saya belum lihat bagaimana mekanismenya. Apakah memakan termin 1 atau seperti apa. Ini yang harus diperhatikan, karena biasa menumpuk di triwulan selanjutnya," akunya.

Ia mengimbau, setiap OPD bisa menjalankan kepercayaan dari setiap anggaran yang sudah diberikan.

Karena, hal itu menyangkut perputaran roda ekonomi di Kota Palopo. 

"Saya pikir imbauan kami itu bagaimana OPD bisa memanfaatkan anggaran perubahan ini dengan baik. Karena roda perputaran ekonomi di masyarakat juga bergantung dari pelaksanaannya," tutupnya. (*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana