Kendala yang dimaksud ialah masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparat pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

Utamanya pada tahapan proses perencanaan pengadaan serta penyiapan dokumen pengadaan.

"Itulah yang berpengaruh pada kecepatan OPD dalam penyerapan anggaran," ujarnya.

Berikut rincian belanja APBD Pemkot Makassar 

APBD: Rp5,6 T
Realisasi Rp2,29 T (40,34 persen)

1. Dinas Pendidikan
Anggaran: Rp1,09 T
Realisasi: Rp556 M (50,72 persen )

2. Dinas Kesehatan
Anggaran: Rp623 M
Realisasi: Rp278,4 M (44,69 persen

3. Dinas Pekerjaan Umum
Anggaran: Rp1 T M
Realisasi: Rp210 M (20,93 persen)

4. Dinas Penataan Ruang
Anggaran: Rp33,7 M
Realisasi: Rp9,5 (28,27 persen)

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran: Rp75,8 M
Realisasi: Rp16,1 M (21,34 persen)

6. Satuan Polisi Pamong Praja
Anggaran: Rp37,6 M
Realisasi: Rp22,6 M (60,18 persen)

7.Dinas Pemadam Kebakaran
Anggaran: Rp 53 M
Realisasi: Rp27,6 M (52,10 persen)

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Anggaran: Rp27,8 M
Realisasi: Rp 10,9 M (39,46 persen)

9. Dinas Sosial
Anggaran: Rp24,7 M
Realisasi: Rp9,6 M (38,96 persen)

10.Dinas Ketenagakerjaan
Anggaran: Rp18,2 M
Realisasi: Rp9,6 M (52,71 persen)