Mengingat tidak hanya 1 jenis (utang PEN, utang Dana Bagi Hasil-DBH- kepada kabupaten/Kota di Sulsel, dan utang pada pihak ketiga).

Berita pun merebak bahwa utang Pemprov sesungguhnya tinggal tersisa Rp54 Miliar yang tersebar di sejumlah OPD dan akan diselesaikan pada anggaran perubahan.

Meskipun akhirnya berakibat terganggunya porsi anggaran Pemprov di tahun 2023 ujar Irwan Hamid, Ketua Banggar DPRD Sulsel ( media online, 12/9-2023).

Irwan pun menjelaskan bahwa awalnya Pemprov Sulsel memiliki utang Rp1,8 Triliun tapi 600 Miliar diantaranya bersifat jangka panjang.

Berkembang selentingan, bahwa OPD di lingkup Pemprov saat ini sedang di Landa krisis anggaran untuk menunaikan programnya karena sudah terkuras membayar utang.

PJ Gubernur DR Bahtiar mengaku masih butuh waktu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Sulsel.

Lebih mengherankan lagi, ditengah situasi Pemprov dililit utang, justeru Gubernur Andi Sudirman “menghamburkan” bantuan dana ke sejumlah kabupaten, seperti pada hari jadi Kab. Bulukumba untuk pembangunan Kolam Labuh, Subsidi transportasi darat sebanyak 25 Miliar.

Pertanyaannya adakah gelontoran dana itu sudah merupakan program Pemprov yang sudah tertuang secara legal formal di program Pemprov?

Kicauan kritik pun muncul bahwa itu dalam rangka pencitraan menuju Pilgub 2024. Jika uang negara dipakai untuk pencitraan, apakah itu etis dan patut?

Ke depan, kata Saharuddin Alrif, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Pj. Gubernur diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ditinggalkan Gubernur Andi Sudirman diantaranya, recovery terhadap nasib sejumlah ASN yang dinonjobkan, termasuk pejabat yang diDemosi jelang masa jabatan Gubernur Andi Sudirman berakhir.

Konon Demosi Pejabat di Pemprov tersebut termasuk yang aneh tapi nyata di sejarah pemerintahan Sulsel.

Diharapkan, recoveri tersebut bisa menciptakan suasana kerja yang lebih normal tanpa bayang-bayang rasa trauma (media online, 6/9-2023).

Dalam perspektif para ahli pemerintahan, bahwa sebuah pemerintahan akan terancam lumpuh atau pun amburadul jika terjadi 2 hal, yaitu terjadinya masalah pengembangan karir personil secara terstruktur dan sistematik dan terjadinya salah tata kelola keuangan yang berefek berkelanjutan.

Persoalannya, kedua masalah tersebut nyaris sempurna sebagai masalah di akhir asa pemerintahan Gubernur aAndi Sudirman Sulaiman. Wallahu a’lam bishshawabe.(*)