TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis data angka kemiskinan di Sulawesi Selatan, termasuk di dalamnya angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan data tersebut, persentase kemiskinan di Kabupaten Sinjai mencapai 8,80 persen.
Kabupaten Sinjai berada di peringkat di bawah Kabupaten Pinrang (8,79 persen), dan diikuti oleh Kabupaten Barru (8,40 persen) serta Takalar (8,25 persen).
Di sisi lain, terdapat daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang lebih rendah, seperti Palopo (7,78 persen), Soppeng (7,49 persen), Bulukumba (7,39 persen), Gowa (7,36 persen), Luwu Timur (6,81 persen), Wajo (6,57 persen), Parepare (5,41 persen), Sidenreng Rappang (5,11 persen), dan Makassar (4,58 persen).
Kabupaten Sinjai berada di bawah Kabupaten Bantaeng dengan persentase kemiskinan sebesar 9,07 persen, diikuti oleh Pangkep (13,92 persen) dan Jeneponto (13,73 persen).
Daerah lain yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi meliputi Kabupaten Luwu Utara (13,22 persen), Luwu (12,49 persen), Enrekang (12,39 persen), Kepulauan Selayar (12,24 persen), dan Tana Toraja (12,18 persen). Sementara Toraja Utara memiliki persentase kemiskinan sebesar 11,65 persen, diikuti oleh Bone (10,58 persen) dan Maros (9,43 persen).
Pada tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,9 persen pada tahun ini.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih tinggi di Sinjai, pemerintah daerah telah merumuskan strategi pengentasan.
Salah satu pendekatan adalah dengan mengurangi pengeluaran masyarakat dan meningkatkan kemampuan serta pendapatan mereka.
"Untuk mengurangi pengeluaran, kita telah menyediakan berbagai program jaminan sosial agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan dasar, seperti beberapa jenis bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ungkap Kepala Dinas Kominfo Sinjai, Mansyur, pada Kamis (24/8/2023).
Program ini diutamakan untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk beraktivitas produktif.
Selain itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif guna meningkatkan pendapatan mereka, dengan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program pengentasan kemiskinan.
Selama kepemimpinan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, berbagai bantuan telah diberikan, termasuk seragam sekolah gratis untuk peserta didik SD dan SMP serta program Jamkesda Plus yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Semua ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mengurangi pengeluaran.
Pemerintah daerah juga terus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan melaksanakan pertemuan tahunan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perubahan data.
Selain itu, Pemda Sinjai juga telah menciptakan inovasi dalam pendataan melalui program Sinjai Bersatu dan Terintegrasi Tanggulangi Kemiskinan (Sibantuki).