TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar diprediksi akan terkoreksi.

Jika APBD pokok nilainya Rp5,6 triliun maka APBD perubahan diproyeksi turun menjadi Rp5,1 atau Rp5 triliun

Hal itu diungkap oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kot Makassar Helmy Budiman.

"APBD Perubahan kurang lebih berada di kisaran Rp5,1 atau Rp5 T, angka ini ada kekurangan karena awalnya di Rp5,6 T, ada kekurangan yang harus disesuaikan," ucapnya Kamis (17/7/2023).

Banyak faktor yang menyebabkan terkoreksinya APBD Pemkot 2023, misalnya faktor inflasi, pendapatan, hingga pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan.

Helmy juga mengklaim krisis pangan dunia hingga fenomena iklim El Nino juga menjadi pengaruh.

"Banyak krisis yang terjadi bank yang kolaps di Swiss berpengaruh pada kita, krisis pangan el nino, itu juga punya pengaruh, pasti pendapatan akan ada penurunan, meskipun sebenarnya pendapatan di Makassar sekarang capaiannya 41 persen, itu lumayan, tapikan kurvanya pendapatan puncaknya di bulan September, faktornya PBB orang tidak mau membayar sebelum September," jelasnya.

Kata Helmi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan penyesuaian penyusunan APBD Perubahan, diharapkan bisa rampung pekan ini sebelum Agustus berakhir.

Untuk pembahasan APBD Perubahan sendiri akan dilakukan pada September mendatang.

Paling lambat disahkan pada 31 September, sementara untuk pembahasan APBD Pokok 2024 dilakukan pada November nanti.

"Pembahasan KUA-PPAS perubahan di bulan September, 31 September paling lambat harus ketuk palu, kalau APBD pokok 30 November," tuturnya.

Sejauh ini, progres serapan anggaran Pemkot Makassar hingga 7 Agustus mencapai 31,96 persen.

Sementara progres serapan fisik ada diangka 45 persen. 

"Realisasi fisik di angka 45 persen sudah melebihi rata-rata kota secara nasional, meskipun begitu uangnya belum cair, secara kontrak sudah berjalan," katanya.

Kendati demikian, Pemkot masih optimis dengan realisasi anggarannya, begitu juga dengan pendapatan.  (*)