Semuanya akan diakumulasi kata Nopti, karena yang dilihat adalah pendapatan keluarga, bukan kepala keluarga. 

"Kan banyak di lorong begitu, banyak usaha kecil warga, itu lumayan membantu pendapatan keluarga," tuturnya.

Indikator lainnya, terkait akses layanan, ada 20 akses yang dinilai, termasuk  akses ke sarana pendidikan, kesehatan, kondisi jalan, dan lainnya.

"Bagaimana dia ke sekolah, ke puskesmas berapa jaraknya dan banyak akses lainnya yang dinilai," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba mengatakan, untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan tercatat sebanyak 23.032 keluarga penerima manfaat (KPM).

Jumlah tersebut mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 24 ribu lebih.

"Sudah banyak yang tidak layak jadi KPM, artinya mereka tergraduasi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan," katanya.

Untuk KPM PKH, ada beberapa indikatornya kata Rahmat, seperti memiliki komponen anak usia sekolah, komponen kesehatan berupa adanya ibu hamil yang susah dipenuhi kebutuhannya.

Kemudian komponen lainnya yang diperhatikan ialah adanya lansia dalam keluarga tersebut.

Kemudian masyarakat penerima sembako atau dulunya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 42 ribu.

Mereka mendapatkan bantuan dana Rp200 ribu per bulan, dicarikan lewati ATM BRILink dan gerai BRI lainnya.

"Semua bantuan dari Kemensos, sekarang diterima tunai lewat BRILink atau agen BRI, langsung masuk ke rekening KPM," pungkasnya. (*)

Foto: Ilustrasi perkampungan kumuh. (Dok Tribun Timur)