TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar segera membuka lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau jabatan eselon II.
Rencananya, lelang jabatan dilakukan pada September 2023 mendatang.
Kepala Badan Kspegaiwan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum mengatakan, ada lima jabatan eselon II yang lowong.
Antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Selanjutnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Ada empat jabatan lowong yang akan dilelang pada September nanti," ucap Akhmad Namsum, Senin (24/7/2023).
Dari lima jabatan lowong itu, empat diantaranya tidak terisi usai pelantikan pejabat eselon II pada Januari lalu.
Dimana saat itu, ada beberapa pejabat yang dimutasi, ada pula yang diparkir menjadi staf ahli.
Sementara untuk Dinas PPKKB, kata Akhmad Namsum, pejabat sebelumnya melakukan pelanggaran disiplin ASN.
Pejabat (Chaidir) tersebut mendapat sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan atau satu tahun.
"Empat posisi ini lowong sejak pelantikan pejabat eselon II pada Januari lalu, kemudian menyusul dinas PPKB karena didemosi baru-baru ini," jelasnya.
Chaidir terbukti telah melakukan poligami tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Wali Kota Makasar Danny Pomanto.
Selain itu, kinerjanya sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dianggap tidak maksimal.
"Pertimbangannya terkait apa yang menjadi temuan tim pemeriksa, yang kami sorot adalah poligami, tidak ada izin (pak wali) dan juga terkait kinerja," ungkapnya.
Saat ini, Chaidir digantikan oleh Syahruddin sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PPKB.
Sementara untuk empat posisi lainnya yang lowong juga diisi oleh Plt.
Antara lain, Armin Paera sebagai Plt Kadinsos, Ferdy sebagai Plt Kepala DLH, Ismawaty Nur sebagai Plt Diskominfo, dan Satpol PP dijabat oleh Ichsan. (*)