Gus Men juga mengatakan, usai bertemu mitra Arab Saudinya, Jumat (1/7/2023) malam, mengungkapkan sistem zonasi layanan Masyaair berbasis asal negara jemaah haji, akan diganti dengan skema kontrak komersil; "early bird fisrt worm".

"Jadi siapa yang teken kontrak lebih awal, akan dapat maktab terdekat dengan bukit Arafah dan tugu Jamarat Mina," kata Gus Men, sapaan akrab menteri agama.

Oleh karena itu, jelas Gus Men, pemerintah akan menyesuaikan skema itu.

Kalendar pembahasan anggaran haji akan merujuk kalendar Hijriyah, bukan kalendae Miladiyah seperti pembahasan APBN di DPR selama ini.

Dalam laporan tertulisnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Dr Hilman Latief, setidaknya ada enam catatan buruk layanan haji yang diluar kendali PPIH Arab Saudi;

1. Perubahan jadwal - konfigurasi seat maskapai yang berdampak ke layanan lain di Madinah, Makkah dan Jeddah.

2. transportasi jamaah dari Muzdalifah ke tenda Mina,

3. buruknya layanan katering terjadwal,

4. tidak sesuainya kapasitas tenda di maktab dengan rasio jamaah,

5. Buruknya Sistem sanitasi di sejumlah maktab,

6. pemanfaatan golf cart untuk mobilitas kedaruratan di 71 maktab di Mina. (*)