TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pemkot Makassar berkomitmen untuk mempertahankan hasil penilaian Penyelenggaraan Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai kota berkinerja baik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar saat menghadiri Bimbingan Teknis penyusunan penyelenggaraan LPPD 2022 di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Kata Ansar, LPPD merupakan sistem yang dibangun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

"Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah," ujar Ansar.

M Ansar menyampaikan Pemkot Makassar sangat konsen terhadap LPPD dibuktikan dengan suksesnya mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti.

Pemilihan LPPD kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

"Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan," tuturnya.

Diketahui, Bimtek yang diprakarsai Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkot Makassar ini dihadiri oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Deddy Winarwan.

Dalam kesempatan tersebut ia memberikan beberapa pengarahan.

Utamanya terkait LPPD yang tak boleh dianggap sebagai laporan tahun semata.

Sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

"Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem," kata Deddy Winarwan.

Ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD.

Antara lain dukungan anggaran, hingga kebijakan kepala daerah.

Ia menjelaskan, ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.