TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Organisasi Angkutan Darat (Organda) Angkutan Barang Kota Makassar mengeluhkan penarikan retribusi oleh PD Terminal Makassar Metro.

PD Terminal Makassar Metro menurut pengakuan Ketua Organda Angkutan Barang Rahim Bustam telah memungut retribusi bagi angkutan barang yang ingin melakukan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan.

Menurutnya, itu telah menyalahi regulasi, sesuai keputusan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 terkait Undang-undang terminal.

Dalam aturan tersebut disebutkan bawah terminal merupakan tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang baik barang maupun orang, arus moda transportasi. 

Disisi lain, PD Terminal juga memungut retribusi terhadap kendaraan yang tidak memiliki kepentingan dengan terminal, uji KIR misalnya.

"Cuma karena tempat Uji KIR berada di kawasan terminal, maka terpaksa kendaraan harus masuk ke kawasan terminal, tapi kenapa harus disuruh bayar retribusi, kita tidak ambil penumpang, tidak juga angkut barang," ungkapnya saat ditemui, Rabu (1/2/2023).

Ia juga menemukan adanya keganjalan, dimana tiap kendaraan yang masuk diberikan dua karcis.

Satu karcis berlaku Rp5 ribu, sehingga mereka harus membayar Rp10 ribu tiap kali masuk di kawasan Terminal Daya.

"Itu tarif 10 ribu, dikasih dua karcis. Masing-masing karcis nilainya Rp5000. Sementara di karcisnya, disebutkan, tarif sekali masuk Rp5000. Apa dasarnya sehingga begitu," protesnya. 

Ia memprediksi, jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR dalam sehari bisa capai 100 kendaraan. 

Dengan begitu, retribusi yang dikumpulkan dari kendaraan yang melakukan uji KIR capai Rp1 juta.

Seharusnya Dinas Perhubungan sebagai instansi terkait bisa memfasilitasi jalan khusus untuk kendaraan yang ingin melakukan Uji KIR.

"Masa tidak punya jalan masuk. Kenapa bisa? Pertanyaannya, kalau kendaraan yang masuk tidak jadi uji KIR karena satu dan lain hal, kalau mereka masuk terminal lagi, harus bayar lagi," tambah Rahim.

Penarikan retribusi terhadap kendaraan yang ingin Uji KIR di Terminal Daya ini sudah berlangsung selama dua tahun. 

Organda baru mempersoalkan saat ini karena organda angkutan barang, baru terbentuk sekira empat bulan lalu.

Organda angkutan barang kemudian mengakomodir keluhan-keluhan tersebut untuk memperjuangkan anggotanya.

Dia membandingkan layanan Uji KIR di Terminal Kabupaten Gowa. Layanannya juga berada di kawasan terminal. 

Namun kendaraan yang ingin Uji KIR tidak dibebankan tarif retribusi oleh pengelola terminal.

"Kebetulan kantor pengujiannya di terminal, karena satu akses jalan dengan kendaraan yang masuk terminal, makanya orang lewat situ. Namun kendaraan yang ingin Uji KIR tidak dipungut retribusi," tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Dirut PD Terminal Dafris Eros menegaskan siapapun yang masuk ke terminal wajib dikenakan retribusi.

"Kami memang tidak ada hubungannya dengan Uji KIR. Cuma karena kebetulannya Uji KIR di dalam terminal. Jadi siapapun itu yang masuk di terminal, wajib semua bayar retribusi," kilahnya.

Katanya retribusi tersebut bagian dari pendapatan PD Terminal. Tarifnya pun diklaim sudah sangat jelas. 

Misalnya Petepete Rp3000, bus itu Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Rp10 ribu, Angkutan Kota Antar Provinsi  (AKAP) Rp12 ribu, angkutan penumpang sejenis Panther Rp5000.

Untuk kendaraan barang jenis truk ekspedisi, pembayarannya Rp10 ribu.

"Itu kan kendaraan besar, kalau ditarik retribusi Rp5000 tidak masuk akal karena dia mobil besar begitu. Muatannya juga berat. Makanya kita kasih dua karcis total nilainya Rp10 ribu," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menegaskan tidak boleh ada retribusi yang dikenakan terhadap kendaraan yang ingin Uji KIR.

"Retribusi tidak ada. Tidak boleh. Masa orang pergi ini KIR bayar retribusi," tegasnya. (*)