Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2022, tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Inpres itu untuk mempercepat, karena kita juga bertekad bahwa kemiskinan ekstrem pada 2024 adalah nol persen,” ujar Ma’ruf belum lama ini.

Ma’ruf menuturkan bahwa sebelumnya pemerintah telah berupaya menghapus kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten pada 2021.

Pemerintah kini kembali menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022.

“Karena itu, kita mempercepat bagaimana sisa-sisa setelah 2021 kita coba dengan 35 kabupaten, sekarang ini dengan 200 kabupaten lebih, dan sisanya (pada) 2023-2024,” Ma’ruf menambahkan.

Adapun salah satu hal esensial yang sedang dilakukan saat ini, kata Ma'ruf adalah penyempurnaan data yang dikoordinasikan oleh dua Kemenko, yakni Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kemenko Bidang Perekonomian.

“Supaya mereka yang tergolong miskin ekstrem itu namanya maupun alamatnya, by name by address, diketahui secara detail, terus disempurnakan,” jelas Ma'ruf.

Selain itu, pemerintah saat ini juga terus memberikan berbagai jenis bantuan untuk perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Di samping memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, pemerintah juga melakukan pemberdayaan ekonomi melalui Kemenko Perekonomian,” ujarnya.

Lapangan Kerja

Presiden Jokowi tekankan kepada para menteri dan kepala lembaga agar APBN 2023 difokuskan untuk program-program produktif, terutama penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Demikian disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi APBN 2022 serta Rencana Program dan Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/01/2023) lalu.

“APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu,” ujarnya.

Terkait transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), Jokowi mendorong agar penggunaan anggaran itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah,” katanya.