"Misalnya pak presiden tinggal dua tahunan ya misalnya tinggal tiga bulan beliau mau reshuffle kabinetnya itu sah-sah saja, apalagi sekarang masih dua tahun," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).

Huda menambahkan, termasuk bila ada pertimbangan politik di balik urgensi reshuffle.

"Tapi sekali lagi saya tegaskan ya, kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja," ucapnya.

Huda menegaskan, posisi para menteri di kabinet merupakan jabatan politik yang bertugas pembantu presiden.

Oleh sebab itu, kata Huda, Presiden yang paling tahu bantuan apa yang paling tepat dibutuhkan.

"Jadi dia pejabat politik karena pejabat politik dan statusnya pembantu presiden gitu. Jadi bantu, kalau yang mau dibantu sudah nggak, merasa nggak nyaman kan kapanpun bisa diganti," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai Presiden Jokowi akan bersikap adil terhadap partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

Sehingga, pihaknya tak khawatir terhadap kemungkinan reshuffle kabinet.

“PPP tidak khawatir kalau soal menteri dari PPP akan terkena reshuffle, karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi,” kata Arsul, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Ia meyakini, Jokowi pasti mempertimbangkan loyalitas PPP dalam koalisi pemerintah.

Meski begitu, Arsul menyerahkan semua keputusan kepada Presiden.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Gita Irawan, Theresia Felisiani, Reza Deni, Kompas.com)