TRIBUN-TIMUR.COM - Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perhubungan dan Pertanahan (DPUTRPP) Maros diminta untuk berhati-hati saat mencairkan anggaran proyek 2022.
Pasalnya ada sejumlah proyek diduga bermasalah diantaranya terletak di Kecamatan Moncongloe, Tompobulu hingga Mallawa.
Jika DPUTRPP nekat mencairkan anggaran proyek bermasalah, maka terancam dilaporkan.
"Kami imbau kepada DPUTRPP Maros supaya tidak serta merta mencairkan anggaran proyek. Kami temukan ada beberapa bermasalah," kata seorang warga, Alhak, Sabtu (31/12/2022).
Kini pemilik proyek sedang berusaha mencairkan anggarannya meski ada masalahnya.
Untuk 'membodohi' DPUTRPP, pihak perusahaan menyuruh orang lain untuk mengurus berkas pencairan.
Alhak menemukan dugaan kecurangan tersebut di DPUTRPP.
"Hasil penelusuran saya dan tim, ada orang suruhan datang mengurus berkas pencairan di PU. Padahal proyek itu diduga bermasalah," kata dia.
Salah satu pihak yang nekat mengurus adalah pihak pekerja bahu jalan di Tompobulu.
Proyek jalan di Tompobulu menelan anggaran lebih Rp500 juta. Namun ketebalannya hanya kisaran enam sentimeter.
Sementara di tempat lain, pekerjaan rusak sebelum rampung. Pekerjaan tetap dipaksakan meski hujan mengguyur.
"Waspada. Kami akan melakukan langkah hukum jika DPUTRPP bertindak nekat. Sekarang kami persiapakan bahan-bahan pelaporan," kata dia.
Alhak mengaku sedang berkoordinasi dengan penegak hukum sebelum melapor.
Jika para perusahaan bermasalah tetap dicairkan anggarannya, Alhak memastikan oknum DPUTRPP dan kontraktor sedang kerjasama.
"Kerjasama antara oknum DPUTRPP dan pihak kontraktor itu sudah jadi rahasia umum. Siapa yang punya kedekatan, pasti dilayani dengan cepat," ujarnya.