Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa buka suara soal polemik pelaksanaan kembali Liga 1 2022/2023 yang melibatkan PSSI dan Pemerintah Indonesia.
Saat ini klub-klub Liga 1 termasuk PSM Makassar tengah menunggu kepastian terkait lanjutan kompetisi Liga 1 2022/2023.
Dihentikannya pertandingan Liga 1 2022/2023 untuk sementara waktu membuat skuad PSM Makassar meliburkan sesi latihan bersama sembari menunggu kepastian jadwal.
Sadikin Aksa yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Direktur Utama PSM Makassar meminta agar segera ada kejelasan lanjutan Liga 1 2022/2023.
Tak hanya PSM Makassar tentu setiap klub yang berlaga di Liga 1 2022/2023 meminta ada kepastian.
Sekedar diketahui, Liga 1 2022/2023 dihentikan sementara akibat adanya tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 133 jiwa.
Peristiwa kelam ini terjadi pada laga pekan ke-11 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) malam.
Setelah kejadian tersebut seluruh pertandingan, tak hanya Liga 1 melainkan kompetisi di bawah naungan PSSI dihentikan.
Belakangan Pemerintah Indonesia menyatakan pelaksanaan kembali pertandingan Liga 1 maupun kompetisi lainnya bisa bergulir dengan berbagai syarat.
Salah satunya yakni meminta PSSI untuk menggelar KLB dan mengganti seluruh unsur pejabat di dalamnya.
Namun, pihak PSSI berkeras enggan menggelar KLB seperti perintah dari Pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan merekomendasikan agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan beserta seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri.
Tak hanya itu, PSSI diminta segera melakukan percepatan kongres maupun Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan sepak bola nasional.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yang meliputi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.
Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa memberikan tanggapan terkait rekomendasi tersebut.
Sadikin mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB).
Ia menegaskan, PSM Makassar tak akan ikut arahan selain dari PSSI dan PT LIB.
"Kami tunggu arahan dari PSSI dan PT LIB. Kami tidak akan ikut selain arahan regulator (PSSI) dan operator (PT LIB)," tegasnya melalui WhatsApp pada Rabu (20/10/2022).
Kendati demikian, pria 45 tahun ini mendorong pembenahan sepak bola Indonesia pasca Tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (1/10/2022).
"Kami mendukung untuk perbaikan industri olahraga," ucapnya.
Pasca Tragedi Kanjuruhan, semua kompetisi sepak bola Indonesia dihentikan.
Rencananya, Liga 1 2022-2023 dijadwalkan kembali bergulir pada Akhir November mendatang.
Sejumlah pihak, mulai FIFA, AFC dan pemerintah telah memberikan saran kepada PSSI untuk benahi sejumlah masalah di kompetisi sepak bola.
Standar keamanan dan kenyamanan stadion dianggap memenuhi standar FIFA, jadwal kompetisi kick off paling lambat 17.00 atau 5 sore.
PSSI dan Pemerintah Ngotot-ngototan
Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan Mahfud MD pada kesempatan itu hanya menyampaikan sejumlah poin penting.
Terutama kronologi hingga penyebab tewasnya 131 orang.
Namun setelah konfrensi pers tersebut, kemudian disusul dengan adanya lampiran terkait poin-poin penting rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan untuk pengelolaan sepakbola Tanah air.
Ada sembilan poin utama rekomendasi yang dikeluarkan oleh TGIPF sebagai tim yang mewakili Pemerintah Indonesia.
Baca juga: Pemerintah dan PSSI Ngotot-ngototan! Liga 1 Kian Tak Jelas, PSM Makassar Potensi Perpanjang Libur
Baca juga: TGIPF Rekomendasi PSSI Gelar KLB, Dirut PSM Makassar Tunggu Arahan PSSI dan PT LIB
Pada poin keenam disebutkan bawah:
"Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan."
"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air. Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan."
Hal ini menunjukan bahwa izin pelaksanaan Liga 1 tidak akan segera bergulir begitu saja.
Melainkan Pemerintah Indonesia meminta PSSI segera menggelar Kongres untuk mengubah struktur demi perbaikan sepakbola Indonesia.
Komite Eksekutif atau Exco PSSI Ahmad Riyadh menegaskan tak akan menggelar KLB sesuai arahan atau rekomendasi tim investigasi yang diketuai Mahfud MD.
Ahmad Riyadh mengungkapkan jika PSSI punya langkah sendiri yang akan ditempuh federasi.
"Pemerintah lewat Menpora Zainudin Amali sudah berbicara. KLB itu urusan antara PSSI dengan FIFA. Pemerintah tidak bisa ikut campur," ucapnya.
"Tidak ada KLB. Tahun depan juga sudah KLB. Sesuai jadwalnya saja. Sebab yang berhak minta KLB adalah anggota kami (voters)," sambung Ahmad Riyadh.
Lebih lanjut ia menerangkan untuk melaksanakan KLB membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Sehingga baginya KLB empat tahunan juga sudah dipastikan akan digelar tahun depan seiring dengan masa jabatan kepengurusan PSSI 2019-2023 berakhir.
"Jika ada anggota PSSI meminta KLB pada besok, lusa, atau bulan depan, itu harus dibicarakan lebih dulu. Tidak bisa langsung. Sebab, kan ada tahapannya. Ada caranya, tapi tetap berasal dari anggota," tutupnya.(*)
Baca berita terbaru dan menarik lainnya dari Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita