Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar rendah.
Dari Rp5 triliun APBD 2022, serapan anggaran 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar baru Rp1,5 triliun atau 30 persen realisasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman menyatakan, masih ada 31 OPD yang realisasinya dibawah 40 persen.
Tiga OPD terendah, Dinas Pekerjaan Umum baru membelanjakan anggaran Rp42 miliar atau 4,57 persen dari pagu Rp899 miliar.
Lalu Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi Rp30 miliar atau 12,38 persen dari pagu Rp243 miliar.
Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan dengan realisasi Rp4,5 miliar atau 17,54 persen dari pagu Rp25 miliar.
“Paling tinggi serapan anggarannya itu Satpol PP sebesar 51,31 persen, Dukcapil 48 persen, dan Balitbangda 47,36 persen,” kata Helmy, Rabu (24/8/2022).
Baca juga: Serapan APBD 2022 Sulawesi Selatan Baru 46,29 Persen, Kemendagri Turunkan Tim
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Ray Suryadi Arsyad menyayangkan hal tersebut.
Khususnya Dinas PU Makassar dengan serapan anggaran terendah atau mendapat rapor merah.
“Saya sangat prihatin dengan serapan anggaran dinas PU. Itu tandanya dinas PU tidak sungguh-sungguh menyelesaikan segala macam aspirasi dan hal penting dianggap perlu untuk segera diperbaiki,” katanya.
Harusnya ada langkah efektif untuk mempercepat penyerapan anggaran. Secara langsung ini akan berdampak ke masyarakat, mereka tidak bisa menikmati program infrastruktur pemerintah sesuai yang diprogramkan.
“Apa sulitnya untuk memenuhi segala aspek administratifnya kalau itu yang dianggap sebagai kendala,” jelasnya.
Tunjangan Penghasilan ASN Ditangguhkan!
Akibat minimnya serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Makassar, tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN) terpaksa ditangguhkan.
Mereka tidak bisa menerima TPP sebelum serapan anggarannya mencapai 40 persen. Hal itu dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Dakhlan.
Ia menegaskan, baru beberapa OPD dicairkan TPP-nya karena masih banyak belum cukup 40 persen realisasi.
“Penangguhan TPP dilakukan sejak Mei, ini sebagai konsekuensi rendahnya sarapan anggaran OPD,” katanya.
Dakhlan menambahkan, penyebab minimnya serapan anggaran di masing-masing OPD.
“Intinya tidak ada persoalan di kas daerah, kita akan bayar kalau ada kegiatan dan sudah ada surat perintah membayarnya,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin Halid mendukung upaya penangguhan TPP tersebut.
Menurutnya, TPP memang diberikan kepada ASN jika pegawai menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kalau tidak kerja apa yang mau diukur, TPP kan dilihat dari apa yang sudah dikerjakan,” jelasnya.(*)
Serapan Anggaran 51 OPD Makassar
APBD: Rp5.009.472.832.263.00
Realisasi: Rp1.530.510.921.867.68 (30,55 persen)
Dinas Pendidikan
Anggaran: Rp1.061.297.722.754.00
Realisasi: Rp460.554.015.069.66 (43,40 % )
Dinas Kesehatan
Anggaran: Rp589.668.863.757.00
Realisasi: Rp219.521.280.919.00 (37,23 % )
Dinas Pekerjaan Umum
Anggaran: Rp899.256.099.550.00
Realisasi: Rp41.076.828.896.00 (4,57 % )
Dinas Penataan Ruang
Anggaran: Rp28.225.000.000.00
Realisasi: Rp7.045.950.270.00 (24,96 % )
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran: Rp28.769.768.000.00
Realisasi: Rp6.588.410.772.00 (22,90 % )
Satuan Polisi Pamong Praja
Anggaran: Rp36.411.492.000.00
Realisasi: Rp18.684.458.715.00 (51.31 % )
Dinas Pemadam Kebakaran
Anggaran: Rp46.682.000.000.00
Realisasi: Rp19.511.124.568.00 (41.80 % )
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Anggaran: Rp22.841.556.897.00
Realisasi: Rp8.535.344.837.00 (37.37 % )
Dinas Sosial
Anggaran: Rp27.347.146.000.00
Realisasi: Rp5.543.413.314.00 (20.27 % )
Dinas Ketenagakerjaan
Anggaran: Rp20.003.780.000.00
Realisasi: Rp7.681.964.236.00 (38.40 % )
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Anggaran: Rp16.518.341.980.00
Realisasi: Rp7.403.676.404.00 (44.82 % )
Dinas Ketahanan Pangan
Anggaran: Rp25.895.335.000.00
Realisasi: Rp4.542.039.245.00 (17,54 % )
Dinas Pertanahan
Anggaran: Rp15.760.343.218.00
Realisasi: Rp4.627.633.022.00 (29,36 % )
Dinas Lingkungan Hidup
Anggaran: Rp128.298.520.000.00
Realisasi: Rp26.105.318.456.00 (20,35 % )
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Anggaran: Rp17.124.361.120.00
Realisasi: Rp8.342.792.189.00 (48,72 % )
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Anggaran: Rp30.467.376.900.00
Realisasi: Rp7.819.249.143.00 (25,66 % )
Dinas Perhubungan
Anggaran: Rp141.488.109.838.00
Realisasi: Rp46.618.256.227.00 (32,95 % )
Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggaran: Rp43.995.000.000.00
Realisasi: Rp15.529.208.736.00 (35,30 % )
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Anggaran: Rp34.391.768.502.00
Realisasi: Rp6.108.228.057.00 (17,76 % )
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Anggaran: Rp17.037.722.000.00
Realisasi: Rp6.318.262.213.00 (37,08 % )
Dinas Pemuda dan Olahraga
Anggaran: Rp243.732.025.000.00
Realisasi: Rp30.165.799.737.00 (12,38 % )
Dinas Kebudayaan
Anggaran: Rp20.373.645.131.00
Realisasi: Rp5.914.946.322.00 (29,03 % )
Dinas Perpustakaan
Anggaran: Rp9.834.925.550.00
Realisasi: Rp3.513.717.345.00 (35,73 % )
Dinas Kearsipan
Anggaran: Rp7.120.387.908.00
Realisasi: Rp3.157.872.527.00 (44,35 % )
Dinas Perikanan dan Pertanian
Anggaran: Rp47.300.369.000.00
Realisasi: Rp5.557.081.997.00 (32,89 % )
Dinas Pariwisata
Anggaran: Rp64.110.466.000.00
Realisasi: Rp19.997.803.777.00 (31,19 % )
Dinas Perdagangan
Anggaran: Rp36.535.648.800.00
Realisasi: Rp6.915.790.587.00 (18,93 % )
Sekretariat Daerah
Anggaran: Rp251.235.923.744.00
Realisasi: Rp90.454.133.283.00 (36,00 % )
Sekretariat DPRD
Anggaran: Rp191.938.216.572.00
Realisasi: Rp74.484.715.322.00 (38,8 % )
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran: Rp37.295.000.000.00
Realisasi: Rp14.308.832.243.00 (38,37 % )
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggaran: Rp101.427.340.703.00
Realisasi: Rp 32.521.726.555.00 (32,06 % )
Badan Pendapatan Daerah
Anggaran: Rp130.028.422.000.00
Realisasi: Rp43.208.029.371.00 (33,23 % )
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Anggaran: Rp43.589.658.858.00
Realisasi: Rp10.253.403.975.00 (23,52 % )
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggaran: Rp9.594.000.000.00
Realisasi: Rp4.543.770.839.00 (47,36 % )
Inspektorat Daerah
Anggaran: Rp23.564.000.000.00
Realisasi: Rp9.767.533.747.00 (41,45 % )
Kecamatan Biringkanaya
Anggaran: Rp46.775.968.074.00
Realisasi: Rp20.705.360.261.00 (44,26 % )
Kecamatan Bontoala
Anggaran: Rp31,450,000,000.00
Realisasi: Rp12,134,401,183.00 (38,58 % )
Kecamatan Makassar
Anggaran: Rp41.794.971.171.00
Realisasi: Rp17.424.458.380.00 (41,69 % )
Kecamatan Mamajang
Anggaran: Rp36.147.000.000.00
Realisasi: Rp14.519.479.120.00 (40,17 % )
Kecamatan Manggala
Anggaran: Rp38.366.000.000.00
Realisasi: Rp15.759.926.815.00 (41,08 % )
Kecamatan Mariso
Anggaran: Rp29.521.000.000.00
Realisasi: Rp14.308.092.696.00 (48,47 % )
Kecamatan Panakkukang
Realisasi: Rp48.435.000.000.00
Anggaran: Rp18.191.019.464.02 (37,56 % )
Kecamatan Rappocini
Anggaran: Rp42.450.000.000.00
Realisasi: Rp19.896.459.297.00 (46,87 % )
Kecamatan Tallo
Anggaran: Rp41.622.000.000.00
Realisasi: Rp18.666.917.987.00 (44,85 % )
Kecamatan Tamalanrea
Anggaran: Rp37.408.555.000.00
Realisasi: Rp16.456.155.641.00 (43,99 % )
Kecamatan Tamalate
Anggaran: Rp47.583.718.544.00
Realisasi: Rp20.481.557.414.00 (43,04 % )
Kecamatan Ujung Pandang
Anggaran: Rp34.205.947.569.00
Realisasi: Rp16.391.860.887.00 (47,92 % )
Kecamatan Ujung Tanah
Anggaran: Rp28.645.000.000.00
Realisasi: Rp10.360.831.509.00 (36,17 % )
Kecamatan Wajo
Anggaran: Rp25.818.000.000.00
Realisasi: Rp10.480.765.766.00 (40,60 % )
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
Anggaran: Rp11.860.930.000.00
Realisasi: Rp3.985.828.980.00 (33,60 % )
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggaran: Rp18.228.405.123.00
Realisasi: Rp7.823.193.552.00 (42,92 % )