Baca tanpa iklan
TRIBUN-GOWA.COM - Oknum polisi berinisial Bripka RF yang diduga dituding menyerobot aset tanah milik Kodam XIV Hasanuddin angkat bicara.
Lokasi tanah tersebut di Kampung Penggentungan Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
Aset tanah milik Kodam XIV Hasanuddin ini seluas 78.300 meter persegi (7,9 Ha).
Tampak di lahan tersebut ditanami beberapa tanaman.
RF mengatakan sebagai penerima kuasa dari ahli waris Hendra Lelono tentunya dirinya merasa dirugikan.
Pasalnya, dia mengaku sejak dari dahulu tidak ada bukti bahwa tanah tersebut milik Kodam.
"Sebagai penerima kuasa dari ahli waris atasnama Hendra Lelono merasa dirugikan sebab kenapa saya katakan demikian karena sejak dulu tidak ada penguasaan Kodam di situ," ujarnya
"Dari tahun 80 sampai sekarang bapak saya dan saya sendiri yang kuasai tidak ada pengakuan bahwa kodam menguasai fisik (lahan)," sambungnya
RF mengatakan tidak benar jika ada mengklaim tanah tersebut.
Ditanyai soal tanaman yang telah ditanam di atas tanah tersebut, dia RF menjawab hanya bisa pasrah dan rela.
"Karena kami sudah rela dan pasrah kepada yang kuasa karena kami menganggap institusi itu segala-galanya karena kepentingan dunia ya kami berserah diri saja sama maha kuasa," ujarnya
Dia mengaku saat proses penertiban dirinya hanya bisa bertahan.
"Karena kami hanya manusia biasa, kami hanya bisa bertahan tapi tidak bisa berbuat apa-apa tapi semua itukan dari tuhan yang melihat hambanya siapa yang tulus dan siapa yang modus," katanya
RF menyebut, lahan yang diklaim miliknya seluas hampir 5 hektar.
"Tadi yang dieksekusi kami tidak tahu mau 7 atau berapa kami tidak tahu yang jelas dari pemberian yang kami terima dari Andi Idjo kepada Lukas Sugeng itu hampir 5 hektar persil 72 d3," sebutnya
Untuk tumbuhan dan tanaman yang telah ditanami dilahan itu juga telah direlakan.
Tanamannya berupa pisang, ubi, kelor sayur-sayuran, " Saya relakan saja apa boleh buat," katanya
Meski demikian, pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait persoalan tanah tersebut.
"Langkah yang akan ditempuh, kami menyampaikan kepada ahli waris untuk menindaklanjuti secara hukum terkait kegiatan yang dilaksanakan Kodam hanya pengakuan tanpa pembuktian autentik," katanya
"Kami tetap akan melakukan tindakan (proses) hukum sebagai pemilik tabah atau ahli waris," sambungnya
Sebelumnya, Ratusan Personel TNI Kodam XIV/Hasanuddin dikerahkan untuk menertibkan lahan seluas 78.300 meter persegi (7,9 Ha) milik Kodam XIV/Hasanuddin di Kampung Penggentungan Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Rabu (8/6/22)
Penertiban lahan tersebut berlangsung lancar. Masyarakat setempat menyaksikan prosesi penertiban lahan milik Kodam XIV Hasanuddin ini.
Sebelum ditertibkan, Kakumdam XIV Hasanuddin, Letkol CHK (K) Nany Tulak menyampaikan dasar penertiban lahan tersebut.
Dengan pengeras suara, Nany Tulak menyampaikan peneriban ini dilakukan atas perintah Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen Andi Muhammad
Menurut Nany Tulak alasan penertiban lahan milik Kodam ini karena beberapa waktu lalu sejak tahun 2016 sampai sekarang ada oknum yang melakukan pengrusakan terhadap papan bicara.
Bahkan oknum tersebut menyerobot tanah milik Kodam Hasanuddin.
"Atas perbuatan oknum tersebut kami sudah melaporkan ke Polda Sulsel terkait pengrusakan dan penyerobotan dan sekarang sudah dalam proses," katanya.
Dikabarkan oknum penyerobot tanah milik Kodam Hasanuddin ini diduga seorang oknum polisi berinisial Bripka RF.
Nany Tulak menyampaikan dasar kepemilikan aset tanah tersebut, berikut penyampaiannya
Dasar kepemilikan tanah aset milik kodam ini yang pertama pada tanggal 16 Desember 1963 kodam 7 wirabuana yang sekarang menjadi Kodam XIV Hasanuddin telah membeli tanah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli nomor spdb.6/12/HM /1963 antara NY. Nelly. B Kuasa hukum Andi Idjo DKK 4 orang selaku penjual kepada Mayor Czi Soetadi NRP 1428 (Pa Zeni Bangunan Kodam XIV/Hsn) tentang pembelian aset tanah TNI-AD dengan rincian orang penjual yang digabungkan dengan luas secara keseluruhan seluas 78.300 M2 yang terletak di kampung Panggentungan Distrik Borongloe Daswati II Sungguminasa Makassar.
Setelah pembayaran dilaksanakan 17 Desember 1963 oleh pihak kodam kepada kuasa Andi Idjo maka pihak Kodam sah menjadi pemilik dan sepenuhnya memanfaatkan tanah ini sebagai gudang penampungan materil.
Pada tanggal 8 juni 2009 Drs. A. Maddusila Andi Idjo dan kawan-kawan satu orang yang merasa ahli waris mengkalim tanah tersebut dan menggugat Kodam VII Wirabuana yang sekarang menjadj Kodam XIV Hasanuddin
Pada saat proses persidangan hingga putusan pada tanggal 24 Mei 2010 Pengadilan Negeri Sungguminasa memutus dan amar putusannya menyatakan menolak gugatan para penggugat dalam hal ini pihak penggugat kalah dan kodam menang dan bukti-bukti itu sudah diperiksa di pengadilan.
Lantaran penggugat tidak puas atas putusan pengadilan negeri maka pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makasar.
Pada tanggal 4 Mei 2011 dengan nomor putusan No 72/PDT/2011/PT Mks yang inti amarnya adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 15/Pdt.G/2009/PN Sungguminasa tanggal 24 Mei 2010 yang dimohonkan banding (Kodam VII/Wirabuana menang).
Kemudian para penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan pada tanggal 01 Agustus 2012 terbit putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 398 K/PDT/2012 yang inti amarnya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Drs. A. Maddusila A. Idjo dan 2. A. Merna Patta Pudji (Kodam VII/Wirabuana menang).
Dengan demikian tanah 78, 300 M2 yang terletak di Jl Pagentungan Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, adalah aset barang milik negara dengan nomor registrasi 31409020 wilayah Kodim 1409/Gowa yang berasal dari pembelian tahun 1963 dan telah dilakukan penata usahaan barang milik negara yang meliputi pembukuan,inventarisasi dan pelaporan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara di lingkunan kementerian keuangan Indonesia
Sehingga Kodam XIV Hasanuddin sebagai pembantu pengguna barang milik negara wilayah menguasai secara fisik maupun administrasi terhadap objek aset tetap barang milik negara berupa tanah tersebut.
Menurut Nany Tulak secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pertahanan RI nomor 14 tahun 2017 tentang penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia
"Atas dasar tersebut, pihak Kodam XIV Hasanuddin sebagai pemilik akan mengadakan penertiban dan membersihkan tanah tersebut dengan menggunakan doser," katanya
"Jika diantara kita yang merasa punya tanaman atau merasa dirugikan silahkan berhubungan dengan orang yang sudah mengizinkan di atas tanah milik kodam," sambungnya
Dia memberberkan jika ada oknum yang masih nekat menyerobot tanah milik Kodam Hasanuddin akan dilaporkan ke Polisi.
"Kami yang hadir di sini dari kodam dan seluruh unsur TNI datang menertibkan aset TNI milik kodam bukan kepentingan pribadi.
Disini tidak ada ganti rugi karena aset tanah ini milik kodam , jadi kalau ada tanah di sini berarti diserobot dan kalau masih nekat akan kami laporkan," katanya (*)
Laporan Kontributor TribunGowa.com, Sayyid Zulfadli