Baca tanpa iklan
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Proyek renovasi dan rehabilitasi sembilan sekolah yang mandek di Seko telah diketahui DPRD Kabupaten Luwu Utara.
Ketua DPRD Luwu Utara, Basir, mengaku menerima langsung aspirasi warga Seko belum lama ini.
Menurut dia, dalam pertemuan itu, pihaknya bersama pengunjuk rasa menyepakati beberapa poin.
Diantaranya meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sarana dan Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi selatan.
Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Perumahan Wilayah II Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pembangunan sembilan sekolah di Kecamatan Seko.
Meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi proses belajar mengajar di tempat yang layak di Kecamatan Seko.
Tidak melanjutkan pembangunan ketika pembayaran upah buruh dan bahan bangunan tidak selesai.
"Menindaklanjuti pembangunan dengan kurun waktu 30 hari ke depan," kata Basir, Jumat (15/4/2022).
Seperti diketahui, proyek renovasi dan rehabilitasi 12 gedung sekolah di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, mandek.
Dari 12 gedung SD dan SMP yang direhab, baru tiga rampung.
Sementara sembilan gedung sekolah lainnya mendek.
Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu.
Para siswa terpaksa belajar di kolong rumah warga.
Tidak rampungnya rehab gedung sekolah tersebut disorot oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Seko (IPMS).
Mereka bahkan telah melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Luwu Utara belum lama ini.
Ketua IPMS, Gusti, mengatakan, anggaran renovasi dan rehabilitasi gedung sekolah mencapai Rp 34 miliar lebih.
"Anggarannya bersumber dari APBN," katanya.
Kata dia, anggaran itu dialokasikan untuk membangun 12 unit sekolah.
Tetapi baru tiga unit sekolah yang dinyatakan sudah rampung.
"Tiga unit sekolah itu telah diserahterimakan oleh Kepala Balai Sarana dan Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Utara pada tanggal 8 Maret 2022 lalu untuk difungsikan," kata Gusti dalam keteragannya, Kamis (14/4/2022).
Selain pembangunan sembilan sekolah yang tidak rampung, IPMS juga mempersoalkan gaji buruh yang belum dibayar.
"Kami mendesak pihak pelaksana pembangunan serta pihak terkait untuk menuntaskan pekerjaannya sesuai kontrak yang ada," katanya.
"Kami juga meminta Pemda Luwu Utara untuk mengawal dan mengusut tuntas pembangunan sekolah yang mandek di Seko," tambahnya.
Protes ini, lanjut Gusti, merupakan bentuk keprihatinan mereka.
Karena adik-adik mereka terpaksa belajar di tempat yang tidak layak.
"Mereka sudah belajar di kolong-kolong rumah warga selama dua tahun dan sampai saat ini," bebernya.
"Kami khawatir adik-adik kami akan terus belajar di tempat yang tidak layak, itu akan berdampak pada kualitas pengetahuan mereka karena belajar di tempat yang tidak layak," tutupnya. (*)