Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat warga di Kota Makassar menolak menyerahkan lahan untuk pembagunan kereta api (KA).
Satu warga Kelurahan Bira dan tiga warga di Kelurahan Sudiang.
Mereka ialah Muh Taufan yang punya lahan bekas tambak seluas 7,33 hektare di Kelurahan Bira.
Kemudian lahan Didi Ferdinand seluas 3.911 m2, Margaretha/Hj Mutiara seluas 3.100 m2, dan Dg Papua atau Masruddin dengan luas lahan 359 m2 di Sudiang.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, warga tersebut tidak menolak tetapi masih keberatan.
"Soal pembebasan lahan, ada yang keberatan bukan juga menolak sebenarnya. Perlu dijelaskan lengkap," ucapnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kamis (7/4/2022).
Danny mengusul, pembangunan kereta api dibangun dengan pendekatan konstruksi elevated atau melayang, sehingga tak lagi butuh pembebasan lahan.
Pertimbangan lainnya, jika dilakukan secara elevated lahan yang dibutuhkan sisa 10 meter.
Sementara jika tetap dengan konsep awal, masih butuh lahan sekira 50 meter.
Akan tetapi pembangunan jalur kereta api sepanjang 50 meter tersebut akan bertindisan dengan jalur arteri.
Artinya, akan berbenturan dengan tata ruang kota.
"Salah satu opsinya pemerintah kota yang menyiapkan jalan jalur dan lahan 10 meternya," tegas Danny.
Dengan konsep tersebut, otomatis membutuhkan anggaran lebih besar.
"Pasti (besar) tetapi manfaatnya juga lebih besar. Kalau di landed itu banyak juga persoalannya yang tidak terukur. Lebih besar daripada harga konstruksinya," tuturnya.
Secara umum, panjang lintasan kereta api di Kota Makassar sepanjang tujuh kilo. Mulai dari Mandai ke New Port.
Untuk itu, Danny mengaku akan segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas lebih lanjut rencana elevated kereta api tersebut.
Danny mempersiapkan desainnya lebih dulu sebelum menghadap ke kementerian.
"Kemudian sekalian juga kepala balai meminta pemerintah kota langsung desain dia punya LRT masuk kota. Senin selesai desain. Saya coba cari momen menghadap ke pak menteri," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Perkeretapian Wilayah Sulawesi Selatan Andi Amanna Gappa mengatakan, usulan dari Pemkot Makassar tetap harus diputuskan di level elit.
Apalagi ini akan berdampak pada kebutuhan biayanya.
"Tadi juga sempat mengemuka terkait kebutuhan anggarannya. Jadi skemanya bisa jadi pihak ketiga atau ada keinginan dari wali kota berbicara dengan pak menteri," bebernya.
Pihaknya khawatir, pendekatan tersebut bakal menyulitkan sisi pembangunan di Kota Makassar.
Masalahnya bukan pada penentuan lokasi kata Amanna Gappa, melainkan pada konstruksinya.
"Dan kami dari balai, kami sebagai pelaksana. Kebijakan sepenuhnya ada di kantor pusat," ujarnya.
Terkait progres KA Barru-Maros akan diresmikan pada Oktober mendatang.
Diketahui rencana di atas telah dibahas pagi tadi di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo.
Hadir pihak Balai Perkeretaapian, Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, hingga warga bersangkutan.(*)