TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Sulsel, Saharuddin Ridwan, mendesak peran aktif pemerintah terhadap kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.
Hal itu diungkapkan Saharuddin Ridwan, merespon kegelisahan masyarakat terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak yang belakangan terjadi.
Menurutnya, dikeluarkan Peremndag No 22 Tahun 2022 tentang, harga eceran Rp 14 ribu itu sudah langkah yang tepat.
"Sebetulnya saya melihat ini, ketika kami jalan ke pasar-pasar, memang harus kita lihat bahwa ada kebutuhan dari konsumen kemudian pedagang," kata Saharuddin Ridwan, saat ditemui, di cafe Jl Pendidikan, Kota Makassar, Kamis (17/2/2022) malam.
"Harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi sekarang ini memang harus diselesaikan," sambungnya.
Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan pemerintah kata dia, yaitu dengan memberikan subsidi.
"Pemerintah harus hadir untuk memberikan subsidi kepada para pedagang kemudian konsumen dengan harga yang ada sekarang ini," ujarnya.
Subsidi minyak itu kata dia, perlu khususnya minyak goreng jenis premium.
Sebab, minyak goreng kualitas curah yang banyak beredar dipasaran belum terjamin maksimal untuk sisi keberihan atau kesehatannya.
"Utamanya premium. Di masyarakat banyak beredar, tapi yang curah dan kualitas dari sisi higenitas atau kesehatannya belum terjamin," harapnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pengawasan terhadap penyaluran minyak goreng di masyarakat lebih ditingkatkan lagi.
Langkah pengawasan itu, kata Sahar sapaan Saharuddin Ridwan, sangat penting untuk mengantisipasi adanya upaya penimbunan.
Terlebih, momen saat ini yang sudah masuk waktu jelang bulan puasa atau ramadhan.
"Kalau ini ada permainan di tingkat distributor apalagi sampai ke agen misalnya seperti itu, inilah yang perlu ditelusuri," ungkap Sahar.
Sejauh ini, lanjut Sahar, langkah Disperindag Sulsel dan Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Polda Sulsel yang melakukan sidak di produsen dan distributor adalah tindakan tepat.