KKB Papua

Nyatakan Papua Barat Merdeka dari Indonesia, Benny Wenda dapat Sentilan dari OPM

Editor: Muh. Irham
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat

TRIBUN-TIMUR.COM - Internal OPM bergejolak. West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) secara terang-terangan menolak tokoh OPM Benny Wenda sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Bahkan, beberapa kelompok papua merdeka menyatakan mosi tidak percaya pada Benny Wenda. 

Hal ini dilandasi perbedaan sikap antara WPNCL dengan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai, dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Sato, melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (6/2/2022) lalu.

Dalam pertemuan itu diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP.

ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif.

"WPNCL menyadari kepemimpinan ULMWP sudah tak lagi sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu koordinatif," kata Ben Yanteo lewat keterangan pers, Selasa (8/2/2022).

Ben Yanteo menegaskan, sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang oleh perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan ULMWP masih dipegang Benny Wenda yang berdomisili di Oxford, Inggris.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat WPNCL akan melakukan rapat kerja membahas strategi politik pasca-pernyataan sikap ini.

"Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda," tegasnya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) menyusun konstitusi baru, dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya."

"Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami, dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda, dikutip dari SBS News, Selasa (1/12/2020)

Benny Wenda mengatakan, status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami, dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” ucapnya.

Halaman
123

Berita Terkini